1. Tujuan Bantuan
Pemberian Bantuan bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Pemberi Bantuan
Bantuan diberikan oleh Kementerian melalui Puslapdik.
3. Penerima Bantuan
1. Bantuan diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas pada satuan pendidikan.
2. Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
a. dosen;
b. guru;
c. guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah;
d. pendidik pendidikan anak usia dini;
e. pendidik kesetaraan;
f. tenaga perpustakaan;
g. tenaga laboratorium; dan
h. tenaga administrasi.
3. Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia (WNI);
b. berstatus bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
c. terdaftar dan berstatus aktif dalam Dapodik atau PD Dikti per tanggal 30 Juni 2020;
d. tidak sedang bertugas pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dan Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK);
e. tidak menerima subsidi bantuan gaji/upah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
f. tidak sebagai penerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020; dan
g. memiliki penghasilan di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan yang dibuktikan melalui pernyataan dalam surat pertanggungjawaban mutlak. (Format SPTJM dapat di download di bagian akhir post ini)
4. Penetapan Penerima Bantuan
1. Sumber Data
Data calon penerima Bantuan bersumber dari:
a. Dapodik; dan
b. PD Dikti.
2. Verifikasi Data
a. Verifikasi data dilakukan melalui cara memadankan Dapodik dan PD Dikti dengan:
1) data penerima subsidi bantuan gaji/upah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan; dan
2) data penerima program prakerja
b. Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Ditjen GTK dan Ditjen Dikti sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing.
c. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Puslapdik.
3. Penetapan Penerima Bantuan
a. Puslapdik menetapkan penerima Bantuan berdasarkan hasil verifikasi dari Ditjen GTK dan Ditjen Dikti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c.
b. Penetapan penerima Bantuan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Puslapdik yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Puslapdik.
5. Bentuk, Rincian, dan Alokasi Bantuan
1. Bantuan diberikan dalam bentuk uang.
2. Uang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Alokasi Bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) pada Puslapdik.
6. Tata Kelola Pencairan Bantuan
1. PPK Puslapdik mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
2. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memerintahkan verifikator untuk melakukan memverifikasi SPP.
3. PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
4. SPM yang telah ditandatangani disampaikan kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III sebagai permohonan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
5. Sebelum menyampaikan SPM ke KPPN Jakarta III, PPSPM terlebih dahulu menyampaikan rencana kas apabila nilai SPM Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih.
6. Rencana kas disampaikan kepada KPPN Jakarta III, 5 (lima) hari kerja sebelum pengajuan SPM.
7. Penyaluran Dana Bantuan
1. Puslapdik menyampaikan Surat Perintah Penyaluran (SPPn) kepada Bank Penyalur.
2. Bank Penyalur membuka rekening untuk setiap penerima Bantuan yang telah ditetapkan Puslapdik.
3. Bank Penyalur menyalurkan Bantuan sekaligus secara langsung ke rekening penerima Bantuan.
4. Kemendikbud melakukan pemberitahuan kepada pendidik dan tenaga kependidikan terkait dengan:
a. penyaluran Bantuan yang disalurkan oleh Bank Penyalur; dan
b. aktivasi rekening Bantuan oleh penerima Bantuan.
5. Bantuan hanya dapat disalurkan kepada penerima Bantuan setelah penerima Bantuan melakukan aktivasi rekening Bantuan sesuai ketentuan sebagai berikut:
a. penerima Bantuan datang secara langsung ke kantor cabang Bank Penyalur untuk:
1) menandatangani surat yang disediakan oleh Bank Penyalur berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang didalamnya menyatakan:
a) telah memenuhi persyaratan sebagai penerima Bantuan;
b) bertanggung jawab penuh terhadap Bantuan yang diterima;
c) bersedia mengembalikan dana Bantuan apabila terdapat ketidakbenaran data sebagai penerima Bantuan; dan
d) bersedia mengembalikan kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengakibatkan kerugian negara; dan
2) melakukan pengaktifan rekening Bantuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Bank Penyalur.
b. Penerima Bantuan harus mengaktifkan rekening Bantuan paling lambat tanggal 30 Juni 2021.
8. Pengembalian Dana Bantuan
1. Dalam hal Penerima Bantuan tidak mengaktifkan rekening Bantuan sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 maka:
a. Bank Penyalur menutup rekening Bantuan yang tidak aktif;
b. Bank Penyalur melakukan rekonsiliasi Bantuan yang tidak tersalurkan dengan Kemendikbud; dan
c. Kemendikbud mengembalikan dana Bantuan yang tidak tersalurkan ke rekening kas negara.
2. Dalam hal penerima Bantuan tidak memberikan data atau dokumen yang benar atau tidak memenuhi persyaratan penerima Bantuan, maka penerima Bantuan atau ahli waris dari penerima Bantuan harus melakukan pengembalian dana Bantuan ke rekening kas negara.
3. Pengembalian dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
a. menghubungi Puslapdik via telepon/email untuk meminta kode billing pengembalian dana;
b. Puslapdik membuat kode billing atau surat setoran melalui aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI);
c. pengembalian dana Bantuan dapat dilakukan melalui pos atau bank berdasarkan kode billing dengan batas waktu paling lambat sesuai dengan jangka waktu yan tercantum dalam kode billing; dan
d. bukti setor pengembalian disampaikan kepada Puslapdik sehari setelah melakukan penyetoran.
9. Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan
a. Bank Penyalur melaporkan hasil penyaluran Bantuan kepada Puslapdik.
b. Puslapdik melaporkan pelaksanaan penyaluran Bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan Perpajakan
Bantuan dikenakan pajak penghasilan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemantauan dan Evaluasi
1. Puslapdik melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran Bantuan.
2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit meliputi:
a. pelaksanaan penyaluran Bantuan; dan
b. ketepatan jumlah dana Bantuan yang diterima penerima Bantuan.
12. Pengawasan
a. Pengawasan Internal
Pengawasan Internal dilakukan oleh auditor internal Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Pengawasan Eksternal
Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
13. Informasi dan Pengaduan Bantuan
Informasi dan pengaduan Bantuan dapat diminta atau disampaikan kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui alamat:
a. telepon : (021) 5703303, (021) 5790 3020, Faksimile (021) 5733125;
b. HP (SMS) : 0811976929;
c. surel : pengaduan@kemdikbud.go.id; dan
d. laman : ult.kemdikbud.go.id.
14. Sanksi
Penerima Bantuan yang terbukti menerima Bantuan tetapi tidak sesuai dengan petunjuk teknis ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Download Format SPTJM BSU Kemdikbud
Anda dapat mendownload Format SPTJM BSU Kemdikbud melalui link berikut:
Download Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah berupa BSU bagi PTK di sini
Demikian postingan kami dengan judul Format Resmi SPTJM BSU Kemdikbud Semoga bermanfaat dan Terima Kasih atas kunjungannya...Eh Jangan lupa Share and Like Ya?
Share To :
0 Comments:
Post a Comment