Thursday, 16 April 2015

PERLUNYA EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)



Evaluasi terhadap implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2011 tentang Sasaran Kerja Pegawai (SKP) perlu dilakukan. Evaluasi ini antara lain termasuk pula menelaah kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi instansi pemerintah dalam mengejawantahkan SKP. Arahan ini disampaikan Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Yulina Setiawati NN saat membuka Workshop Koordinasi dan Konsultasi Konsep Penilaian Kinerja Pegawai di Ruang Rapat lantai 2 gedung II BKN Pusat Jakarta, Senin (13/4).
Ikut hadir dalam kegiatan ini Direktur Kinerja Margi Prayitno dan Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta Purwanto. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Prof.DR. Sihol Situngkir, staf ahli bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kementerian Sekretaris Negara. Selain diikuti para pejabat BKN terkait, sejumlah instansi pusat pun ikut hadir, antara lain dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

JUKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI MELALUI DIPA DIT.P2TK DIKDAS


Pada tahun anggaran 2015, penyaluran tunjangan profesi bagi seluruh guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) lulusan program sertifikasi tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 dibayarkan melalui dana transfer daerah. Sedangkan penyaluran tunjangan profesi bagi guru bukan PNS dan guru PNS binaan provinsi dan pengawas satuan pendidikan binaan provinsi dibayarkan melalui Pusat. Mekanisme yang digunakan untuk pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi melalui DIPA tahun 2015 Direktorat Pembinaan PTK Dikdas dilakukan dengan cara sistem digital (Dapodik).

Monday, 13 April 2015

INILAH KALENDER RESMI PENDATAAN DAPODIKDAS 2015

Sebenarnya sudah ada beredar kalender Dapodikdas yang di posting teman-teman FB hasil edit sendiri ,tapi bagusnya lagi kalender yang dikeluarkan langsung oleh admin dapodikdas,sehingga kita bisa lebih yakin bahwa itu benar resmi.
Kalender Pendataan Dapodikdas 2015 ini kami ambil dari yang dipublikasikan oleh  Bp.Yusuf Rokhmat (Admin Dapodikdas) dari akun FBnya
QUIQK STAR APLIKASI
Penjelasan tentang cara install aplikasi dapodikdas
KALENDER RESMI PENDATAAN DAPODIKDAS 2015

 Untuk lebih jelasnya bisa dilihat jadwal pendataan dapodikdas 2015 hasil edit ulang dibawah ini


Thursday, 9 April 2015

PEMERINTAH BERENCANA MENGGELAR TES CPNS UNTUK EKS TENAGA HONORER K2

Kabar gembira bagi Anda eks tenaga honorer K2. Pemerintah berencana mengelar tes calon pegawai negeri sipil (CPNS)  untuk eks Tenaga Honorer Kategori 2 (K-2) mulai Agustus 2015 atau setelah Hari Raya Idul Fitri. Tes tersebut akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengungkapkan pemerintah memproyeksikan alokasi 30 ribu formasi untuk menggantikan formasi TH K-2 yang tidak terisi.

Jumlah ini merupakan hasil perhitungan dari TKH-2 yang telah lulus tes November 2013, tetapi penetapan NIP-nya tidak dapat diproses oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Dokumen mereka tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan,” ujar Yuddy dalam Rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (08/04).

Yuddy menambahkan, formasi tersebut akan dialokasikan untuk Kementerian/Lembaga sebanyak 4.500 dan untuk pemda sebanyak 25.500 dengan prioritas usia di atas 35 tahun, serta untuk formasi tenaga pendidik, kesehatan, dan penyuluh.

Namun sebelum pelaksanaan tes, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus memastikan ketersediaan anggaran, baik untuk membayar gaji serta biaya pelaksanaan seleksi. Selain itu, tes baru dapat dilakukan jika masing-masing instansi telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi atau dokumen sebagai bukti keabsahannya.

HATI-HATI SK KEPSEK VALID BERBEDA DENGAN SK FISIK ATAU MANIPULASI TAHUN SK



Dari kemarin  pernah saya  posting juga ,agar teman-teman operator berhati-hati jangan merubah sendiri SK Kepala Sekolah,dimana penempatan seorang Kepala Sekolah ini di tentukan dengan adanya pelantikan oleh Bupati/Dinas Kabupaten berupa di keluarkannya suatu SK pengangkatan sebagai Kepsek,kalau anda sebagai operator berani merubah sendiri SK Kepsek agar menjadi valid,maka andalah sebagai pejabat yang melantiknya..hehehehehe

Berikut info yang kami dapatkan dari Admin Dapodikdas Bp.Ibnu Aditya Karana
Banyak yang PTK nya bermasalah dengan status SK Tugas TAMBAHAN Tidak Valid atau Kadaluarsa .. Akibatnya tidak akan bisa terbit SK !!

Pagi-pagi  sudah banyak Op Tunjangan Dinas Pendidikan yang bingung dan bertanya "koq SK nya kadaluarsa tapi bisa terbit SK?"

Setelah di cek Info PTK nya tahun sk nya valid dan berbeda dengan SK fisik asli a.k.a Manipulasi tahun sk .. !! Hmm kreatif juga ya, ini kerjaan siapa dan siapa yang suruh !!

Wednesday, 8 April 2015

PILKADA SEHARUSNYA TIDAK BERPENGARUH PADA KARIR GURU



Pertarungan politik di sejumlah daerah turut memengaruhi formasi guru. Usai pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif, biasanya diikuti dengan beredarnya surat keputusan mutasi guru. Guru berada pada posisi yang sangat rentan dan dilematis.

Kegelisahan itu diungkapkan oleh seorang peserta Training of Trainers (ToT) Sistem Pendataan Pendidikan Dasar  angkatan IV di Hotel New Ayuda, Cipayung, Bogor, Jawa Barat, Selasa malam, 7 April 2015. Ia berharap Pemerintah Pusat memupus fenomena tersebut melalui regulasi yang berpihak pada guru.

Menjawab pertanyaan itu, Tagor Alamsyah Harahap, Kepala Seksi Penyusunan Program Sub Direktorat Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, mengatakan, fenomena tersebut memang sulit dihindari. Sebab, kewenangan pengaturan guru masih dipegang Pemerintah Daerah.

Situasi tak mengenakkan itu, tambah Tagor yang menjadi narasumber ToT, turut memengaruhi sistem karier guru. “Dalam sistem karier kita, semua guru disiapkan untuk menjadi kepala sekolah,” ucapnya. Jika tiap usai pilkada formasi guru diubah, pola pembinaan karier guru pun akan berdampak tidak baik.

Guru pertama, golongan III A dan III B, diarahkan untuk memiliki kompetensi bagaimana meningkatkan kualitas diri sendiri. Lalu, pada guru muda, golongan III C dan III D, harus punya kompetensi mengembangkan peserta didik. “Ketika di level guru madya, mereka punya kompetensi bagaimana mengelola satuan pendidikan,” ungkapnya. “Di situlah mereka sudah harus siap menjadi kepala sekolah.”

Jika jenjang karier itu terganggu, misalnya tak ada kepala sekolah yang dimutasi padahal sudah waktunya, maka jenjang karier guru akan macet. Kepala sekolah hanya boleh menjabat dua periode. Jika masih ingin menjabat, maka ia pindah ke sekolah yang predikatnya lebih rendah.

Tagor berharap Kementerian Dalam Negeri turut ambil bagian dalam hal penataan guru. Hal itu bisa dilakukan dengan memberi sanksi kepada kepala daerah yang tidak melakukan penataan dan pemerataan guru.Sumber

Tuesday, 7 April 2015

PENYEBAB TERLAMBATNYA PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI GURU



Ketua Umum Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mengungkapkan tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah (TPG PNS ) yang semestinya diterima dalam bentuk tri wulan, sampai sejauh ini belum cair. Jika sesuai dengan sistem seharusnya akhir Maret dana telah dicairkan oleh setiap daerah.

Berdasarkan surat keputusan perihal TPG PNS daerah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), dana tersebut selambat - lambatnya diterima pada 16 April sesuai dengan pedoman petunjuk teknis penyaluran tunjangan melalui mekanisme transfer daerah yang telah keluarkan pada 31 Januari 2015.

"Secara sistem, pemerintah sejauh ini belum mampu. Seharusnya, jika sistemnya tri wulan perhitungannya, Januari, Februari dan Maret, akhir Maret semua sudah terima," ujar Sulistyo.