Latest Updates


PANDUAN UNGGAH SCAN HASIL PKG DAN CETAK SURAT AJUAN PERSETUJUAN DINAS

Mungkin masih adanya teman-teman operator yang bingung untuk melanjutkan ketahap berikutnya setelah selesai mengisi PKG,bisa pelajari langkah-langkahnya dibawah ini
Setelah Anda melakukan Penilai Kinerja Guru (PKG) sesuai fungsi dan jabatan tambahan masing-masing guru, Anda diwajibkan untuk mengunggah hasil cetak penilaian PKG yang telah ditanda tangani oleh PTK bersangkutan, penilai dan kepala sekolah serta telah di stempel/cap basah sekolah bersangkutan. Untuk dapat melakukan unggah, syaratnya adalah semua PTK di instansi sekolah Anda harus sudah dinilai, untuk memulai Penilaian, silakan pilih fungsi Guru berikut sesuai jabatan masing-masing :
  1. Klik Penilain Kinerja Guru Kelas / Mata Pelajaran untuk menilai kinerja Guru Kelas/Mapel
  2. Klik Penilaian Kinerja Guru BK untuk menilai kinerja Guru BK
  3. Klik Penilaian Kinerja Guru Tugas Tambahan untuk menilai Guru dengan Tugas Tambahan
Untuk lembar Instrumen Lembar Penilaian Kinerja dapat Anda unduh disini.
Ikuti langkah-langkah berikut untuk memulai unggah scan lembar instrumen PKG :
1.Login sebagai PTK, Akun Login PTK memiliki peran sebagai Kepsek (Jabatan Tambahan) di Sekolah Induk atau Non Induk.
2.Masukkan UserID dan Password Login Anda.

3.Pilih PADAMU PTK

4.Pilih menu PKG.  Pastikan semua PTK di naungan instansi sekolah Anda telah dinilai PKGnya.

5.Selanjutnya, Pilih fungsi atau jabatan PTK yang akan di unggah scan hasil PKG, kemudian klik tombol Unggah Nilai.

6.Klik tombol Unggah File untuk mengunggah file scan hasil PKG. Perhatikan gambar.

7.Pilih file yang sesuai, kemudian klik Unggah.
8.Unggah file Lembar Catatan Fakta PKG. Silakan menuju halaman berikut untuk detail dan prosedur Kelengkapan berkas Lembar Catatan Fakta. Klik disini.
9. Jika semua file sudah Anda unggah, pastikan file tersebut sudah benar dan sesuai, klik Lihat file untuk melihat hasil unggah file. Jika sudah sesuai, klik tombol Tutup.
10. Ulangi langkah diatas untuk mengunggah file scan hasil PKG PTK yang lainnya, hinga semua PTK di instansi sekolah Anda telah diunggah hasil penilaiannya.
11. Selanjutnya, ajukan hasil penilaian masing-masing PTK tersebut ke Dinas setempat untuk disetujui PKG masing-masing PTK tersebut. 

BATAS AKHIR PROSES PENGIRIMAN DATA DAPODIKDAS,VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA AWAL CALON PESERTA UN


Informasi yang kami dapat tentang batas akhir pengiriman data online ini,semoga bisa mengingatkan teman-teman operator agar segera memperbaiki datanya,dan dikerjakan secepatnya

Kenapa masih banyak yg belum upload dapodik ya....
Pastikan nuptk didapodik sama dengan di simtun.
Pastikan nama didapodik sama dengan di simtun...
Pastikan tanggal lahir didapodik sama dengan disimtun...
Kalau beda ya ga valid...
30 November 2014.. Bisa jadi batas akhir proses
Sumber dari Bp. Yusuf Rohmat. Admin pusat

============================================================
Bagi siswa yang orang tuanya mempunyai kartu KPS/KKS,segeralah para operator menginputkan No KPSnya tersebut ke Aplikasi Dapodikdasnya,Segera melakukan pemutakhiran data dan pengiriman data siswa melalui mekanisme sinkronisasi data dapodikdas .Proses pemutakhiran data oleh sekolah agar dilakukan selambat-lambatnya tanggal 21 Desember 2014.

PENJELASAN TENTANG NISN,VERVALPD DAN SDM-PDSP



Info terbaru yang kami dapat dari Bp.Taufik Lone Tentang  NISN,VERVALPD sebagai berikut :
1.Acuan data Peserta Didik adalah data yang berada di tabel referensi VervalPD.

2.Setelah melakukan konfirmasi data yang ada di tabel konfirmasi VervalPD maka data yang berada di tabel referensi VervalPD akan mengupdate data yang beradata di http://nisn.data.kemdikbud.go.id dan dapodik.

3.Perbaikan data Peserta Didik untuk Nama dan Tanggal Lahir, harus menyertakan berkas pendukung berupa Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau KK atau Surat Keterangan dari Kepala Desa dan Ijazah untuk perbaikan NISN.

4.3 digit pertama NISN tidak harus sama dengan 3 digit akhir tahun lahir, sehingga apabila terjadi perbedaan tersebut tidak perlu melakukakn perbaikan NISN

5.Apabila terjadi data ganda pada tabel referensi vervalPD, salah satu data di unmatch agar datanya kembali ke residu

6.Sebelum melakukan vervalPD, OPS harus mendaftar/registrasi di SDM-PDSP http://sdm.data.kemdikbud.go.id agar mendapatkan akun, username dan password.
Registrasi Operator Sekolah klik disini

7.Di SDM-PDSP tersebut, lengkapi profil OP dinas atau Sekolah berikut Photo, serta lakukan ubah password secara berkala, bisa tiap bulan atau tiap 3 bulan, untuk menjaga keamanan akun.

8.Sampaikan informasi atau usul dan saran di forum komunikasi SDM-PDSP dan aktifitas OP Dinas atau Sekolah di forum tersebut

9.OP Dinas dan OP Sekolah yang sudah mengikuti BIMTEK VERVAL yang di selenggarakan oleh PDSP di beberapa kabupaten/kota harus menyampaikan/ mensosialisasikannya kepada teman OPS yang lain yang tidak mendapat kesempatan BIMTEK VERVAL tersebut.

10.NISN yang sudah tertulis di ijazah dan NISN tersebut tidak menggunakan NISN yang diambil dari tabel referensi VervalPD dinayatakan tidak syah, sehingga sekolah yang mengeluarkan Ijazah tersebut harus membuat surat keterangan telah terjadi kelalaian dan kesalahan dalam penulisan NISN dan surat tersebut harus di legalisir/mengetahui Kepala Dinas setempat

11.Sync/Update antar server di data center Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dilakukan tiap pukul 22.00 WIB sampai dengan 03.30 WIB.

12.Berhubung tingginya transaksi data di PDSP dan DAPODIK, data Peserta didik tidak bisa langsung terupdate.
13 Semoga bermanfaat
========================================================
SDM-PDSP adalah Forum komunikasi pengelola data pendidikan seluruh Indonesia, anggotanya adalah Admin pengelola data pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan lembaga-lembaga terkait serta Operator Dinas Provinsi, kab/kota dan Operator sekolah. Setelah mendaftar/registrasi keanggotaan, maka anggota SDM-PDSP bisa melakukan komunikasi interaktif antar anggota, serta dapat menggunakan fasilitas-fasilitas sesuai dengan pilihan penugasan dan surat penugasan/SK yang di lampirkan pada saat mendaftar/registrasi.
Hal yang perlu di ingat dan di ketahui setelah mendaftar/registrasi di SDM-PDSP :
1.Saat login ke sistem pendataan online PDSP,
- Username adalah email yang dituliskan pada kolom isian Email Pribadi saat mendaftar/registrasi.
- Password adalah password yang dituliskan pada kolom isian Password dan Konfirmasi Password saat mendaftar/registrasi.
 
2.Operator dinas prov/kab/kota bisa melakukan VervalUN, vervalPTK, vervalSP, Verval Wilayah, dan verval Operasional, tetapi tidak bisa melakukan vervalPD.
 
3.Operator sekolah bisa melakukan vervalUN dan VervalPD saja
 
4.Untuk mengganti akun atau lupa username dan password, Operator bisa melakukan registrasi ulang atau menghubungi Admin PDSP
 
5.Saat login SDM-PDSP ataupun Verval ada captcha yang harus diisi, kekeliruan penulisan biasanya terjadi pada angak 0 atau huruf O, dan penulisan captcha tersebut tidak harus dengan huruf kapital. atau bisa juga terjadi karena form login sudah expired sehingga laman tersebut harus di refresh dahulu sebelum login.
 
6.Operator yang masih bisa login dengan menggunakan akun aplikasi dapodik 2013 yang mengalami Kegagalan login, sebaiknya mendaftar/registrasi ulang dengan melampirkan scan berkas surat tugas, karena admin SDM-PDSP selalu mekaukan pengechekan akun dan berkas surat tugas secara rutin dan berkala. 
SALAM SATU DATA ,,,,,,,,, Berkualitas !!!!!!!!!!
Info dari Bp.Taufik Lone,20/11/2014

SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR TENTANG PEMANFAATAN DATA DAPODIK UNTUK BSM/KIP



Dengan hormat kami informasikan bahwa, mulai tahun 2015 program Bantuan Siswa Miskin (BSM) akan dilanjutkan dengan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberlakukan secara nasional. Adapun mekanisme seleksi siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) akan dilakukan melaIui Data Pokok Penddikan (Dapodik),

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk menginstruksikan sekolah agar mendata dan mengisi data siswa dan orang tuanya pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sesuai dengan formulir yang tersedia di aplikasi Dapodikdas versi 301.

DATA TPP - TIDAK VALID DAN BELUM UPDATE PER 18-11-2014


Kepada Seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Seluruh PTK yang berkepentingan.
Berikut kami lampirkan daftar Nama Peserta TPP yang berstatus dokumen Belum Update Dapodik dan Belum Valid per Tanggal 18 November 2014, untuk diperhatikan dan segera di inventarisir masalah nya agar bisa di selesaikan pada kegiatan Cleaning Data Terakhir dan Sosialisasi Kebijakan di Bali.
Status Dokumen

1. Belum Update Dapodik : Data yang belum dapat di relasikan antara data kelulusan dengan DAPODIK dengan meggunakan NUPTK, maka bisa dipastikan jika data tersebut NUPTK nya bermasalah atau memang PTK tersebut sudah bukan PTK lagi

2. GTT : Jika GTT tersebut ada Guru Honor di sekolah negeri yang pengangkatannya oleh Kepala Daerah dan Sumber Gaji nya adalah APBD silahkan serah SK pengangkatan ke Dinas Pendidikan Masing2 agar di verifikasi lebih lanjut

3. Data 24 Jam tidak terpenuhi : tidak cukup jam atau ada kendala lain silahkan merapat ke dinas atau Jam terkunci silahkan buatkan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah di atas materai beserta kronologis dan copy lembar pembagian tugas

4. Data Tidak Linier diakibatkan oleh ada perubahan kode Mapel atau ada kesalahan kode mapel silahkan melampirkan copy sertifikat dan jika ada konversi lampirkan surat konversi dari LPTK

5. Selain di atas silahkan laporkan ke dinas pendidikan denagn kronologis agar bisa di selesaikan di BALI
Data TPP - Tidak Valid dan Belum Update - 18-11-2014 
Data PTK Seluruh Indonesia klik  disini
Data PTK Khusus Kabupaten Tanah Bumbu klik disini

PEMIMPIN DUNIA YANG LAYAK DIJADIKAN TELADAN



PETANI yang rendah hati. Begitulah Jose Mujica, 79. Presiden Uruguay tersebut memang berpenampilan tidak ubahnya petani. Dia tidak tinggal di istana kepresidenan, tidak dikawal ke mana pun pergi, dan mengendarai mobil VW Beetle miliknya sendiri tanpa sopir. Sebanyak 90 persen gajinya sebagai presiden juga didonasikan untuk organisasi yang menyediakan rumah bagi warga miskin dan membiayai gerakan partainya. Per bulan Mujica digaji USD 12 ribu (Rp 146,4 juta).

Sejak menjabat presiden pada 1 Maret 2010, Mujica selalu tinggal di rumah pertanian di dekat Montevideo. Jangan membayangkan rumah mewah dengan pagar tinggi dengan puluhan pekerja, penjaga, dan ratusan ternak. Rumahnya sangat sederhana dan hanya memiliki satu kamar. Sehari-hari Mujica bersama istrinya, LucĂ­a Topolansky, menanam bunga krisan untuk dijual. Sejak menikah pada 2005, Mujica tidak dikaruniai anak. Karena itu, dia tidak membutuhkan banyak uang untuk memenuhi kebutuhannya dan istri yang sama-sama suka hidup sahaja.

SYARAT KENAIKAN GAJI PNS



Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo‎ (Jokowi) diperkirakan semakin memperketat sistem kerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal itu dibuktikan dengan rencana moratorium (penghentian sementara) PNS sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi anggaran belanja negara.

Selain itu, pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah faktor untuk menaikkan gaji PNS ke depan. "Pertama kita lihat apakah saat itu kondisi keuangan negara sedang baik atau tidak," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy di Kantor Kemenpan-RB.

Kedua, yang akan menjadi syarat pertimbangan kenaikan gaji PNS adalah tingkat kepuasan publik terkait kinerja para pegawai aparatur negara tersebut.

Yuddy menekankan kalau nanti pelayanan publik yang dilakukan oleh para PNS ber‎jalan dengan baik, maka dirinya siap untuk mempertimbangkan kenaikan gaji para PNS. "Intinya lebih baik kita memberdayakan para aparatur negara lebih sedikit tapi sejahtera," tegas dia,seperti kami kutip dari bisnis.liputan6.com

Seperti diketahui, pemerintah saat ini sedang mengkaji penerapan moratorium PNS dalam lima tahun ke depan. Moratorium tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan efisiensi dan produktifitas negara dalam meningkatkan daya saing melalui SDMnya

PNS TIDAK BOLEH RAPAT DI HOTEL



Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan-RB) mengeluarkan Surat Edaran yang melarang seluruh instansi pemerintah menggelar rapat di hotel atau sejenisnya. Namun diketahui masih ada saja beberapa instansi pemerintah yang melakukan hal tersebut.
Terkait ini, Menteri PAN-RB, Yuddy Crisnandi mengaku masih memberikan toleransi kepada beberapa instansi tersebut.

"Di daerah msialnya sudah rencanakan rakor sejak lama, sudah bayar DP hotel, bayar catering, dengan surat edaran Menpan kami beri batas toleransi ," kata Yuddy di kantornya, Jumat (14/11/2014),seperti yang kami kutip dari bisnis.liputan6.com

Adapun batas toleransi yang dimaksud hingga akhir November 2014. Nantinya pada Desember diharapkan sudah tidak ada lagi instansi pemerintahan yang melakukan rapat di hotel.

REFLEKSI KRITIS PERMENPAN DAN RB NO 16/2009



Postingan ini kami ambil dengan tidak mengurangi isi dari situs aslinya,dan berhubungan dengan masalah PKG yang sekarang ramai dibicarakan,semoga postingan ini bisa menambah pengetahuan bagi kita semua
BAGIAN 1
Pengaturan kenaikan pangkat guru telah mengalami tiga fase. Fase pertama adalah kenaikan pangkat otomatis, yaitu dalam kurun 4 tahun sekali. Hal ini mirip dengan kenaikan pangkat pada jenjang struktural.

Kenaikan pangkat tersebut kemudian diganti pemerintah dengan sistem perhitungan angka kredit karena apabila tetap diberlakukan, maka banyak guru yang akan dengan mudah pensiun pada golongan IV e.

Fase selanjutnya adalah kenaikan pangkat yang menggunakan angka kredit kumulatif (sesuai dengan PERMENPAN Nomor 84/1993 dan PERMENDIKNAS Nomor 025 tahun 1995). Kenaikan pangkat ini lebih bersifat administratif karena besarnya poin angkat kredit lebih banyak ditunjukkan oleh prestasi kuantitas administrasi yang dihasilkannya, mulai dari kegiatan utama seorang guru seperti menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, melaksanakan evaluasi belajar, dan seterusnya.

Kenaikan pangkat ini pada akhirnya diganti pemerintah karena disinyalir masih banyak guru yang hanya sekedar melengkapi bukti administrasi saja yang notabene dianggap “fiktif”. Sementara itu, fase ketiga adalah kenaikan pangkat guru yang menggunakan PKG (Penilaian Kinerja Guru), yang akan diberlakukan efektif mulai awal tahun 2013 nanti. Peraturan yang dimaksud adalah Praturan Menteri Pendidikan Nasional No. 35 tahun 2010, sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16 tahun 2009 (dapat anda download di sini).

Banyak yang beranggapan (terutama non-guru), bahwa yang dilakukan pemerintah adalah terobosan baru yang sudah tepat. Terbukti dari sekian banyak media online yangmengungkap tentang PKG ini, disambut dengan hangat.

Berbeda bagi admin, aturan baru PKG yang efektif berlaku januari 2013, adalah peraturan yang bakal “mencekik” guru. Banyak hal yang layak dipertanyakan, baik secara teoretis, maupun faktual. Hal mendasar dari semua itu adalah gambaran peraturan yeng semestinya hanya tepat diberlakukan di wilayah tertentu Indonesia, atau semestinya berlaku bagi yang sudah memiliki golongan IV a ke atas.

Dasar pemikiran ini muncul ketika seakan imej masyarakat melihat kesejahteraan guru yang bukan lagi seperti sosok “oemar bakri”. Guru hari ini mendapat kesejahteraan yang lebih dengan berbagai tunjangan termasuk program sertifikasi guru. Pihak non-guru “berang”, seakan merasa tidak adil. Mereka mengatakan, guru mendapat sertifikasi, dan mendapat libur lebih. Admin menegaskan “itu salah”. Pekerjaan seorang guru, bukan hanya duduk, bukan hanya mengajar dan atau mendidik, tapi setumpuk pekerjaan yang harus dibawa pulang seusai mengajar. Bayangkan dengan aturan jam tatap muka minimal 24 jam per pekan, maka bagi yang memiliki jam mata pelajaran bidang studi hanya 2 jam per pekan, maka guru tersebut harus manghadapi 12 kelas, jika satu kelas terdiri dari 25 siswa, maka per pekan guru tersebut akan menghadapi/mengurusi 300 siswa. Coba pembaca membayangkan jika satu pekan 12 kelas ini masing-masing diberi soal evaluasi 5 nomor SAJA dengan model pemeriksaan hasil jawaban sistem bobot, maka guru tersebut akan memeriksa/membaca/menganalisa 1500 soal dengan sistem bobot nilai, yang berdasarkan pengalaman, jika diperiksa dibutuhkan paling cepat 2 menit per nomor soal. Artinya dibutuhkan 3000 menit per pekan HANYA UNTUK MEMERIKSA HASIL EVALUASI TIAP PERTEMUAN, belum yang lain. Sekali lagi, BELUM PEKERJAAN RUMAH YANG LAIN BERKAITAN DENGAN 300 siswa tadi. Contoh ini menegaskan bahwa keliru jika dikatakan bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan mudah, mendapat tunjangan tinggi dengan libur beruntun.

Munculnya aturan PKG menuntut profesionalisme guru sesuai harapan pemerintah yang sampai hari ini, arah tujuan pendidikan yang dianggap berhasil itu justru tidak jelas. Hal ini berakibat syarat uji profesionalisme guru pun menjadi tidak jelas. Lihat aturan seorang guru profesional harus memiliki sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat, bagi yang masih......mengikuti pendidikan dan pelatihan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk selama -+1 bulan. Apakah profesionalisme tercapai hanya dalam DIKLAT 1 bulan??.
Ketika regulasi ini belum berhasil, muncullah regulasi baru, yang insya Allah memancing kolusi baru di tingkat daerah. Ini menunjukkan, regulasi yang ditetapkan pemerintah seakan tidak melihat yang dibuat sebelumnya sudah sesuai atau belum dengan regulasi yang telah ada.

HASIL BIMTEK DAPODIKDAS 2014 DI BOGOR

HASIL BIMTEK DAPODIKDAS 2014 DI BOGOR



Dari Peserta Bimtek di Bogor (Tata Tarma, SMPN 1 Panumbangan Ciamis)
Sambutan Pada Acara Penutupan
Beberapa kesimpulan penting pada sambutan kegiatan penutupan oleh Bapak Supriatno, MA. (Kasubag Data dan Informasi Setditjen Dikdas):
  1. Akan banyak program kemdikbud yang tergantung pada Dapodikdas: BOS, UN, BSM, bantuan-bantuan blockgrant dll, maka PERKUAT DATA DAPODIK!
  2. Untuk pencairan BOS 2015 akan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada dapodikdas yang sudah harus pasti jumlahnya dan valid sampai akhir Nopember ini.
  3. Siswa yang memiliki kartu BSM/KPS harus benar-benar dientrikan datanya pada dapodikdas untuk menjadi acuan bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar).
  4. Bantuan-bantuan blockgrant sarana, rehab, RKB dll akan dilihat dari data sarana prasana pada dapodikdas, maka data tersebut harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Perhatikan KELENGKAPAN, KEBENARAN DAN KEMUTAHIRAN DATA. Ajuan proposal tidak akan diterima lagi.
  5. Pada aplikasi dapodikdas yang akan datang akan ada tabel khusus untuk mendata penduduk usia sekolah tetapi tidak bersekolah yang berada di lingkungan sekitar sekolah, artinya anak usia sekolah (untuk SMP berarti antara 12-15 tahun) tetapi tidak sekolah harus didata dan dientrikan pada tabel khusus tsb. (pekerjaan tambahan – red)
  6. Sejak diresmikan Wapres Budiono, maka Dapodikdas menjadi satu-satunya data yang digunakan kemdikbud, maka ABAIKAN SAJA PENDATAAN YANG LAIN, nanti untuk penerbitan NUPTK akan dari PDSP.
  7. Dalam juknis BOS 2015 akan diatur untuk pembelian 1 laptop untuk pendataan dengan anggaran Rp. 6 jutaan, tagih ke kepala sekolah, jika tidak dianggarkan laporkan saja!
  8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru sudah mempelajari dan akan menyetujui REALISASI ANGGARAN HONOR OPERATOR mulai 2015. Aturannya sedang disusun. Demikian sekilas info dari hasil Bimtek 2014 di Bogor.

Google+ Followers

Followers

Live Traffic Stats

Revolvermaps


APK ANDROID

BACKLINK

DMCA.com Protection StatusAcademics BlogsPing your blog, website, or RSS feed for Freeping fast  my blog, website, or RSS feed for FreeText Backlink Exchangesupiadi74.blogspot.com Real PRtop sitesBlogorama - The Blog Directory Auto Backlink Gratis Indonesia : Top Link Indo PageRank for supiadi74.blogspot.com/ My Ping in TotalPing.com Find me on blorner.comblog-indonesia.comSEO Pagerankping.sg - the community meta blog for singapore bloggers
eXTReMe Tracker
SEO Stats powered by MyPagerank.NetView additional information about supiadi74.blogspot.com through Majestic SEO Site Explorer.