Headlines News :

Berita daerah Tanah Bumbu

Berita Okezone Online

Berita Republika Online

Berita Antara Online

Pemerintah Sediakan 7.000 Kuota Guru Garis Depan


Program Guru Garis Depan (GGD) tahap kedua kembali dibuka. Pemerintah menyediakan 7.000 kuota GGD. Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan (GTK) Surmarna Surapranata mengatakan, sebelumnya pemerintah telah merekrut 789 orang guru yang disebarkan ke seluruh Tanah Air. Tahun ini, kembali membuka 10.000 kuota untuk GGD ini.

Pranata menyebutkan, pembukaan kuota GGD tahap kedua ini animonya luar biasa. Antusias para sarjana sangat bagus. Hingga hari ini tercatat telah ada 10.000 pendaftar. Mereka terdiri dari Sarjana Mengajar Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (SM-3T), Pendidikan Profesi Guru (PPG) berasrama yang terdiri dari putra-putri daerah yang terdidik, PPG berbasis pendidikan Science, dan PPG kolaborasi.

Tunjangan Profesi Guru Non PNS Cair Lebih Awal


Kabar gembira bagi Guru Non PNS, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Sumarna Surapranata mengatakan, tunjangan profesi guru (TPG) Non PNS untuk triwulan kedua akan cair tepat waktu, bahkan lebih awal dari jadwalnya. Hal ini terjadi karena pemerintah mempertimbangkan Hari Raya Idul Fitri.

“Biasanya untuk triwulan kedua itu cair pada Juli. Namun ini kan mau Idul Fitri jadi kami usahakan pada akhir Juni ini tunjangan sudah masuk ke rekening para guru,” kata Pranata di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Senin, (20/6).

Saat ini pihaknya telah menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke seluruh pemerintah daerah (Pemda), agar segera mengeksekusi kebijakan pembayaran TPG. Adapun besaran anggaran yang disiapkan untuk membayar TGP ini sebanyak Rp 4,949 miliar untuk pembayaran 207.596 guru non PNS di seluruh Tanah Air.

Pada kesempatan sama, Pranta menegaskan, pemerintah akan tetap membayar TPG tepat waktu, dan tidak ada rencana pemotongan TPG oleh pemerintah. Namun semuanya harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan aturan, TPG hanya diperuntukkan bagi guru yang sudah mendapat surat keputusan (SK) usai mengikuti proses sertifikasi. Berdasakran data terakhir Kemdikbud dalam hal ini perJuni, sudah ada 1.410.627 guru yang mendapat SK sehingga bisa memperoleh TPG. Sementara untuk 84.616 guru lainnya belum dapat memperoleh TPG karena terkendala pada proses penyelesaian SK.
Sumber : http://www.beritasatu.com

Orangtua Tuntut Guru Tak Bisa Dilarang


Sejumlah guru sedang mendekam di balik bui akibat dilaporkan para wali murid. Penyebabnya, orangtua siswa tidak setuju dengan cara sang guru mendisiplinkan anak mereka.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan mengaku, tidak bisa melarang orangtua untuk melakukan tuntutan hukum atas tindakan para guru tersebut "Saya tidak bisa melarang orangtua untuk menuntut guru, tapi guru pun kalau melakukan kesalahan perlu ditegur," ujar Anies, dalam acara buka puasa bersama yang diselenggarakan di Komplek Widya Chandra, Jakarta.

Uang Makan PNS Ditransfer Langsung tanpa Lewat Bendahara


Para pegawai negeri sipil (PNS) sedang kebingungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) PMK 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara. Aturan itu merupakan revisi atas PMK 110/PMK.05/2010 tentang Pembayaran dan Pemberian Uang Makan Bagi PNS.

Dengan aturan baru itu maka mekanisme pembayaran uang makan bagi PNS pun berubah. Karena itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah gencar melakukan sosialisasi Sistem Informasi Pelayanan Penghasilan PNS (SIP PNS).

Cara Mengetahui Nama Siswa dan Siswi Mendapatkan Nomor KIP Di Aplikasi Dapodik

Banyak Operator sekolah yang masih kebingungan untuk mengetahui siswa kita mendapatkan No KIP, di sini saya selaku Admin Blog akan memberikan Trik/Cara untuk mengetahui siswa kita mendapatkan No KIP atau tidak. Silahkan anda lakukan Syincronisasi Aplikasi Dapodik anda, setelah sinkron dan ada data yang masuk ke server lokal artinya ada no KIP yang masuk di dapodik.
Lihat Gambar hasil Syncronisasi terbaru ada data peserta didik masuk ke lokal

Guru Pembelajar Program Kemdikbud Pasca UKG


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan meluncurkan program peningkatan kompetensi guru yakni guru pembelajar. yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru, namun demikian ada perubahan paradigma dalam memahami prgoram ini yakni guru dipandang dan didorong untuk berperan lebih aktif dalam upaya peningkatan kompetensinya.

Rasionalisasi PNS 2017

Beberapa pekan terakhir rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk merumahkan sejuta pegawai negeri sipil (PNS) menimbulkan kericuhan. Rencana dari Kemen PAN-RB, rasionalisasi akan diawali dulu dengan proses pemetaan terhadap PNS di setiap instansi.  Diperkirakan proses rasionalisasi sendiri akan berjalan mulai tahun 2017 setelah enam bulan pemetaan.

Namun konsep dari Menpan RB mengenai rasionalisasi PNS belum diterima atau dibahas dalam rapat terbatas (ratas). Pemerintah seperti yang disampaikan Seskab Pramono Agung menganggap bahwa masalah pemangkasan 1 juta PNS itu masih dalam tahap gagasan, ide, atau wacana.

Peringatan Bagi PNS, Wajib Baca Jika tak Mau Dipecat


Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan akan menindak tegas PNS yang poligami. Hal itu merupakan langkah setelah terbongkarnya kasus oknum Satpol PP berinisial F yang mencabuli anak di bawah umur.

F diketahui memiliki istri lebih dari satu. Kasatpol PP Kota Banjarmasin, H Ichwan Noor Chalik membentuk tim khusus yang fungsinya meneliti setiap pegawai Satpol PP.

Baik PNS maupun pegawai kontrak. Dalam PP Nomor 10 diatur bahwa PNS tidak boleh memiliki istri lebih dari satu. Jika ada PNS yang poligami, pihaknya tak segan memecatnya.

"Tim ini muncul menyusul terjadinya kasus oknum Satpol PP inisial F yang dipecat secara tidak hormat karena berbuat asusila. Ternyata F tersebut mempunyai istri lebih dari satu," katanya kepada Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group), Senin (6/6).

Menurut hukum kepegawaian, sambung Ichwan, memiliki istri lebih dari adalah salah. Hal itu diatur dalam undang-undang.

"Kalau dapur lebih dari satu, kebutuhan tentu lebih banyak. Kalau sudah seperti itu, pekerjaan apa pun bisa saja dilakukan," ucap Ichwan.
Sumber : jpnn.com

Tunjangan Guru Madrasah Berbasis SIMPATIKA mulai Tahun Pelajaran 2016/2017


Assalammualaikum wr.wb
Kepada Guru Madrasah Yth.
Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1952 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2016.
Berikut kami sampaikan ikhtisar peran SIMPATIKA pada pengelolaan Tunjangan Profesi dimaksud:

1.Pada tahun pelajaran 2016/2017, pencetakan SKBK dan SKMT dilakukan secara digital (sepenuhnya) melalui program SIMPATIKA setelah data valid menurut sistem (Setiap Guru Madrasah dapat mengetahui langsung tahapan prosesnya hingga status layak tidaknya sebagai penerima tunjangan profesi secara langsung online mandiri menggunakan akun masing-masing).

2.Setiap Satuan Kerja memverifikasi kelayakan calon penerima tunjangan profesi lulusan tahun 2007 sampai dengan 2015 (beban mengajar 24 JTM, rasio siswa guru, masa kerja, golongan dangaji pokok) secara digital sebelum SKBK dan SKMT diterbitkan melalui SIMPATIKA.

3.Guru madrasah wajib mengecek dan melengkapi data secara mandiri online (menggunakan akun individu masing-masing) sebagai pesyaratan untuk penerbitan SKBK dan SKMT melalui laman SIMPATIKA.

4.Bagi guru yang SKBK dan SKMT nya belum terbit (dari SIMPATIKA) karena datanya belum memenuhi pesrsyaratan tersebut, wajib memenuhi persyaratan tersebut melalui operator/admin madrasah (termasuk Admin Kemenag Kab/Kota untuk SKBK) paling lambat bulan Juni untuk semester 1 dan bulan Novermber untuk semester 2.

5.Perubahan data individu (guru) akan diketahui melalui program SIMPATIKA. Jika ada perubahan data individu dan guru tidak memperbaharui data tersebut, maka Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan/atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan kewenangannya wajib melaporkan perubahan data penerima tunjangan profesi setiap bulan. Adapun perubahan terkait dengan nilai gaji pokok (bertambah/berkurang) dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam up. Direktorat Pendidikan Madrasah selambatnya bulan Juli tahun berjalan.

Berkenaan dengan hal tesebut, sistem SIMPATIKA akan dimutakhirkan menyesuaikan dengan aturan - aturan yang diberlakukan sesuai Pedoman Teknis Tunjangan Profesi yang telah diterbitkan tersebut hingga Juni 2016.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalam,
Admin Pusat

Jam Kerja ASN Selama Ramadhan 2016

Ramadhan hanya tinggal beberapa minggu lagi, dan diperkirakan mulai Senin, tanggal 6 Juni 2016. Meskipun puasa, tetapi aparatur sipil negara tidak boleh kendor dalam memebrikan pelayanan kepada masyarakat. Di pihak lain, juga diperlukan peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa, khususnya bagi ASN, TNI dan Polri yang beragama Islam.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang puasa Ramadhan pemerintah melakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan. Untuk itu, Pemerintah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Kerja ASN, TNI dan Polri pada bulan Ramadhan.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menciptakan efisiensi dan produktivitas waktu yang digunakan selama bulan Ramadhan. Dalam hal ini, para pegawai ASN, TNI, dan Polri diharapkan dapat memanfaatkan dan membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu kerja di kantor tetap optimal, di pihak lain ada waktu bersama keluarga ketika menjelang berbuka puasa.



Berikut adalah jam kerja ASN, TNI, dan POLRI selama bulan Ramadhan 1437 (tahun 2016) :
 1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja.
     a) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00-15.00
         Waktu Istirahat Pukul: 12.00-12.30
     b) Hari Jumat Pukul: 08.00-15.30
         Waktu Istirahat Pukul: 11.30-12.30

2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja.
     a) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00-14.00
         Waktu Istirahat Pukul: 12.00-12.30 
     b) Hari Jumat Pukul: 08.00-14.30
          Waktu Istirahat Pukul: 11.30-12.30

3. Jumlah jam kerja bagi Instasi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32 jam 30 menit per minggu.

4. Ketentuan  pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh pimpinan instansi dan pemerintah daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat. 

Sumber : http://www.menpan.go.id

Ini Formasi CPNS yang Diprioritaskan Pemerintah Tahun 2016

Kementerian PANRB minta kepada  pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan koreksi atas usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2016. Pasalnya, sekitar 50 persen usulan tambahan formasi yang disampaikan melalui e-formasi untuk jabatan tenaga adminstrasi.

Hal itu tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, yang menegaskan bahwa pengadaan CPNS baru hanya untuk mendukung program Nawacita. "Rekruitmen CPNS tahun ini diarahkan untuk mendukung program Nawacita," ujar Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja dalam rapat dengan para Sekjen/Sesmen/Sestama 18 kementerian/lembaga di Jakarta, Selasa (26/04).

SK Penetapan NRG 2015 Guru Agama Seluruh Indonesia


Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 
Nomor 1715 Tahun 2016
TENTANG
Penetapan Nomor Registrasi Guru
Bagi Lulusan Sertifikasi Guru Tahun 2015
Dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2016. Blog Supiadi - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger