Pengambilan data BOS (15/02/2015)


DAPO.DIKDAS DAPODIK

INI TANGGAL PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL 2015 YANG DITETAPKAN KEMENDIKBUD

Saturday, January 24, 2015




Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan tanggal penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) 2015. Seperti tahun-tahun sebelumnya, UN untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak dilakukan serentak.

Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengatakan, UN akan dilaksanakan sekitar pertengahan bulan April hingga Mei 2015. UN untuk jejang SMA akan dilakukan lebih dulu, menyusul kemudian UN untuk SMP.

“UN SMA akan dilaksanakan pada 13-15 April 2015. Sedangkan UN SMP akan dilaksanakan pada 4-6 Mei 2015,” kata Anies di Jakarta, Jumat (23/1/2015).

Sementara itu, untuk jenjang sekolah dasar (SD), pelaksanaan UN akan diserahkan ke Dinas Pendidikan tingkat kota masin-masing. Hal tersebut seperti yang dilakukan tahun lalu.

Anies mengatakan, UN pada tahun ini juga tidak lagi menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa. Sebaliknya UN digunakan sebagai alat pengembangan potensi siswa sehingga menjadi bagian dari proses pembelajaran.

Kelulusan siswa, kata dia, sepenuhnya ditentukan oleh sekolah. Sekolah dapat menyelenggarakan Ujian Akhir Sekolah dan Ulangan Kelas. Bila siswa lulus, maka siswa akan menerima sertifikat tamat belajar.

Sementara itu, menurut data dari Kemendikbud, peserta UN untuk tahun ini mencapai 7,3 juta siswa. Anggaran untuk masing-masing mencapai Rp 80.000 per siswa. Sehingga untuk total anggarannya mencapai Rp 560 miliar.

“Dengan jumlah tersebut, informasi capaian ujian sudah bisa didapatkan oleh seorang siswa. Hasil UN juga bisa dimanfaatkan sebagai strategi pengembangan guru dan sekolahnya,” tutur Anies. Sumber

Continue Reading | komentar

Surat Edaran Mendagri tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 Secara Bertahap

Friday, January 23, 2015



Merujuk surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0028/MPK/KR/2015 tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 Secara Bertahap dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013, Menteri Dalam Negeri membuat Surat Edaran Nomor 423.5/154/Sj Tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 Secara Bertahap. Surat ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia.
 Silahkan unduh disitus resminya klik disini
Continue Reading | komentar

INFORMASI TERBARU DI PADAMU NEGERI 2015

Tuesday, January 20, 2015



Padamu Negeri Periode Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015
Berikut disampaikan informasi perihal mekanisme proses dan prosedur terbaru di Layanan PADAMU NEGERI periode semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015 mulai 1 Februari 2015 s.d 30 Juni 2015.

1. Pemutakhiran riwayat mengajar tidak perlu di entri pengakuan manual lagi oleh setiap guru. Sistem akan meng-update riwayat mengajar baik di sekolah induk atau non induk secara otomatis ke setiap portofolio guru sesuai dengan isian jadwal kegiatan belajar mengajar mingguan pada semester aktif yang di entri oleh petugas admin/operator sekolah.
CATATAN: harap disiapkan dokumen penjadwalan mingguan pembelajaran di setiap kelas pada semester 2 TP. 2014/2015 yang telah berlaku di sekolah saat ini sebagai dasar entri ke sistem Padamu Negeri).

2. Pelaksanaan verifikasi dan validasi sertifikasi guru termasuk NRG dan penerbitan NRG baru bagi yang telah lulus sertifikasi namun belum memiliki NRG.
CATATAN: bagi setiap guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik, harap disiapkan dokumen-dokumen berikut: piagam sertifikasi guru, sk perubahan kode mapel (bila ada perubahan) dan ijazah pendidikan terakhir.

3. Pemutakhiran riwayat diklat lainnya yang diselenggarakan oleh BSPDMPK PMP Kemdikbud tidak perlu dientri manual lagi oleh setiap guru. Sistem akan meng-update riwayat diklat dimaksud otomatis ke setiap portofolio guru berdasarkan hasil dari sistem diklat yang terintegrasi dengan Padamu Negeri, seperti: ProDEP, Diklat Interaksi Online, Diklat K-13, dst.

4. Proses keaktifan PTK dalam satu sekolah dilakukan secara kolektif berdasarkan ajuan dari Kepala Sekolah ke Dinas. Namun untuk cetak Kartu Digital setiap semester tetap dilakukan mandiri oleh setiap PTK.
CATATAN: Ajuan kolektif tersebut sekaligus sebagai laporan resmi rekap beban kerja PTK aktif di sekolah ke Dinas setempat.

Informasi awal rencana periode 2015/2016
  1. Interkoneksi dengan Sistem Adminduk Kemdagri untuk otomasi update biodata PTK berdasarkan NIK, mencakup: Nama, Jenis Kelamin, Tempat/Tanggal Lahir, Alamat, Data Kartu Keluarga,
  2. Pemutakhiran riwayat sertifikasi guru tidak perlu di entri manual lagi. Sistem Padamu akan mengupdate secara otomatis ke setiap portofolio guru berdasarkan hasil dari sistem sertifikasi guru yang dikelola LPTK, DIKTI dan PUSBANGPRODIK dan terintegrasi dengan Padamu Negeri.
  3. Digitalisasi Arsip Dokumen Ijazah Pendidikan PTK. Semua ijazah pendidikan PTK dari mulai TK hingga Sarjana di pindah (scan) dan diunggah ke sistem Padamu Negeri sebagai arsip digital resmi untuk mengurangi pemberkasan manual sekaligus sebagai pencadangan (backup) melindungi keamanan dari dokumen ijazah-ijazah personal PTK.
  4. Pelaporan SKP dan PPK secara Online khusus PTK PNS interkoneksi dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara).
  5. Distribusi hak akses admin/operator tingkat UPTD yang melayani sekolah-sekolah dan para PTKnya sesuai wilayah kecamatan masing-masing. Sumber
Continue Reading | komentar

Surat Edaran tentang Penetapan Sekolah Pelaksana Uji Coba Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor: 233/C/KR/2015 Tanggal 19 Januari 2015
Hal: Penetapan Sekolah Pelaksana Uji Coba Kurikulum 2013 
Tahun Pelajaran 2014/2015

Yth.
1.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
2.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaterr/Kota.Seluruh Indonesia

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 serta Rencana Evaluasi dan Perbaikan Kurikulum 2013,dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.Kemendikbud menetapkan sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 semester dapat melanjutkan Kurikulum
2013 sebagai sekolah uji coba yang kemudian bisa dijadikan sekolah rintisan diseluruh kabupaterr/kota.Daftar nama sekolah perkabupaten/kota akan diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.Sedangkan sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013 selama 1 semester ditetapkan untuk kembali menggunakan Kurikulurn Tahun 2006.Pengaturan implementasi kurikulum seperti tersebut di atas akan diintegrasikan dengan system Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang secara regular diupdate oleh sekolah;

2.Kemendikbud bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota berkonsentrasi melaksanakan pembinaan terhadap sekolah uji coba Kurikulurn 2013 di daerah masing-masing,sehingga sekolah tersebut nantinya dapat berfungsi sebagai sekolah inti atau sekolah rujukan yang dipersiapkan untuk membina satuan pendidikan di sekitarnya;

3. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan bagi sekolah yang kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana dimaskud pada pasal 3
Permendikbud  No.160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 untuk disiapkan melaksanakan Kurikulum 2013 pada tahap berikutnya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara,kami ucapkan terimakasih.

Tembusan:
1.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2.Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3.Inspektur Jenderal Kemendikbud;
4.Kepala Balitbang Kemendikbud.

Unduh Dokumen resminya klik disini 
===================================================



Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Kurikulum 2013 klik disini
Continue Reading | komentar

PENDAFTARAN SNMPTN 2015 DIBUKA 13 FEBRUARI

Sunday, January 18, 2015

SNMPTN 2015 resmi diluncurkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), M. Nasir pada hari Kamis (15/1) di Auditorium Lantai 2 Gedung D, Ditjen Dikti, Senayan.  Dalam sambutannya, Menristekdikti mengatakan sistem penyelenggaraan SNMPTN masih perlu dievaluasi, terlebih dengan adanya penggabungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek). Untuk itu, Menristekdikti berharap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dapat merespon positif adanya perubahan tersebut . “Hal ini demi kelancaran proses pembelajaran di negeri ini sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional-red) dan Pendidikan Tinggi” ungkapnya.

Menristekdikti juga menghimbau pelaksanaan SNMPTN 2015 agar tidak terjadi diskriminasi kepada peserta. Baik itu penyandang disabilitas, maupun peserta yang berada di daerah  terluar dan terdepan. “Semua mendapat hak yang sama. Sehingga pendidikan lebih terjamin dan merata” kata Menristekdikti.
SNMPTN 2015 menampung mahasiswa baru untuk setiap program studi (prodi) paling sedikit sebanyak 50%. Tahun ini sebanyak 63 PTN mengikuti proses seleksi dengan SNMPTN. “Untuk 13 PTN baru, belum bisa ikut serta dalam SNMPTN tahun ini karena masih dalam tahap pendampingan” ujar Rochmat Wahab selaku Ketua SNMPTN 2015 menambahkan.

Persyaratan untuk calon peserta SNMPTN antara lain harus sudah berada di kelas terakhir pendidikan menengah (SMA/MA/SMK/MAK), memiliki prestasi akademik, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Peserta diperbolehkan memilih maksimal dua PTN dengan ketentuan jika memilih dua PTN, maka salah satu PTN harus berasal dari provinsi yang sama dengan asal sekolah siswa. Untuk pemilihan prodi, peserta dapat memilih maksimal tiga prodi dengan ketentuan satu PTN maksimal dua prodi.
Continue Reading | komentar

PEMERINTAH TAMBAH TUNJANGAN PROFESI GURU SEBESAR 10 TRILIUN

Saturday, January 17, 2015


Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengatakan pemerintah menganggarkan tunjangan profesi guru hingga Rp 70 triliun tahun ini. Angka ini naik sekitar Rp 10 triliun dibanding tahun lalu yang berkisar Rp 60 triliun.

“Porsi terbesar memang untuk guru. Kami memikirkan bagaimana dengan alokasi yang besar itu bisa mendorong peningkatan kualitas guru,” ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian.

Peningkatan kualitas guru dan pendidikan menjadi perhatian pemerintahan Joko Widodo ke depan. Dari Rp 409 triliun anggaran pendidikan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015, sekitar Rp 70 triliun ditujukan untuk tunjangan profesi guru, kemudian Rp 254 triliun atau sekitar 62 persen untuk daerah, dan sisanya 32 persen atau sekitar Rp 154 triliun untuk belanja anggaran pusat.
Continue Reading | komentar

Surat Edaran Agenda Padamu Negeri Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015

Thursday, January 15, 2015



PADAMU NEGERI
Tanggal: 14 Januari 2015
Nomor: 644/J/LL/2015
Hal: Agenda Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan Periode Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015

Kepada yth.
Kepala LPMP Provinsi se-Indonesia
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi se-Indonesia
Kepala Kanwil Kemenag se-Indonesia
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Indonesia
Kepala Mapenda Kabupaten/Kota se-Indonesia
Kepala Sekolah/Madrasah se-Indonesia

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut dari program Penjaminan Mutu Pendidikan berkelanjutan yang dikelola oleh BPSDMPK PMP Kemdikbud. Pada periode Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015 akan dilaksanakan mulai 1 Pebruari 2015 hingga 30 Juni 2015. Pada periode ini rangkaian kegiatannya meliputi:

  1. Registrasi Ulang NRG (Nomor Registrasi Guru) bagi para Pendidik yang telah sertifikasi guru. Apabila tidak melakukan registrasi ulang NRG maka NRG yang sebelumnya sudah diterbitkan dianggap tidak valid.
  2. Keaktifan NUPTK/PegID periode semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015. Apabila dalam 2 semester berturut-turut NUPTK/PegID tidak diaktikan mandiri oleh setiap PTK maka akan dinonaktifkan secara permanen oleh sistem.
  3. PKG periode semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015. PKG berlaku wajib bagi semua Pendidik dan Kepala Sekolah baik negeri maupun swasta naungan Kemdikbud dan Kemenag.
  4. Evaluasi Diri Sekolah (EDS) bagi yang belum melengkapinya di periode semester 1 Tahun Pelajaran 2014/2015. EDS hanya berlaku bagi naungan Kemdikbud. 

Hasil dari Padamu Negeri akan menjadi acuan BPSDMPK PMP Kemdikbud dalam melaksanakan beragam program pada tahun 2015, antara lain:

  • Program Seleksi Peserta Program Pendidikan Guru (PPG).
  • Program UKG (Uji Kompetensi Guru).
  • Program PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan).
  • Program Penilaian Prestasi Kerja Guru dan Kepala Sekolah.
  • Program ProDEP kerjasama dengan pemerintah Australia

Berkenaan dengan hal tersebut, BPSDMPK PMP Kemdikbud juga memfasilitasi akses data Padamu Negeri kepada semua pihak terkait menggunakan akun login masing-masing mulai dari tingkat individu (PTK) hingga tingkat institusi. Akses data dimaksud untuk memenuhi kebutuhan para pihak dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikan sesuai fungsi dan wilayah kerja masing-masing. Untuk itu harap dijaga kerahasiaan password dan tidak diperkenankan diberikan kepada pihak lain.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
Kepala BPSDMPK PMP Kemdikbud
Syawal Gultom
NIP. 196203631987031002
Continue Reading | komentar

INFORMASI VERVAL PD DAN DATA CALON PESERTA UN 2014/2015

Wednesday, January 14, 2015


Perubahan Laman un.data.kemdikbud.go.id ke Laman pd.data.kemdikbud.go.id
Laman UN PDSP digantikan dengan laman PD. Jika sebelumnya laman UN hanya menampilkan data calon peserta UN, di laman PD menampilkan semua tingkat (mulai dari tingkat 1 sampai 13) baik siswa yang sudah memiliki NISN ataupun belum.

Setiap kali mengakses laman UN yang lama, akan otomatis tersambung ke laman PD yang baru.
Selanjutnya data calon peserta UN akan ditampilkan dan dikelola oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) dengan laman un.infoun.info. Data dari laman un.data.kemdikbud.go.id yang diserahkan oleh PDSP ke Puspendik merupakan data awal calon peserta UN yang bersumber dari aplikasi Dapodik dan verval PD.
 
Penambahan Data Calon Peserta UN
Pertanggal 31 Desember 2014 data awal calon peserta UN di laman un.data.kemdikbud.go.id diserahkan oleh PDSP ke Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik).
Mulai tanggal 01 Januari 2015 jika ada siswa yang belum masuk daftar calon peserta UN harus ditambahkan dengan mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Puspendik melalui Pengelola UN tingkat Kabupaten/Kota, dan Propinsi pada laman un.infoun.info
Untuk penambahan data calon peserta UN, Operator Sekolah harus koordinasi dengan Pengelola UN ditingkat Kabupaten/Kota atau Propinsi.
 
Pengelolaan NISN
Perubahan NISN tetap dilakukan melalui aplikasi verval PD.
Untuk calon peserta UN yang ditambahkan dari aplikasi Puspendik dan belum memiliki NISN, maka akan diberikan NISN secara otomatis sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh Puspendik dan PDSP.
Untuk calon peserta UN yang ditambahkan dari aplikasi Puspendik tidak bisa masuk ke aplikasi Dapodik dan verval PD secara otomatis, melainkan harus dientri ulang oleh operator sekolah yang bersangkutan.
Penetapan Peserta UN sepenuhnya menjadi wewenang Puspendik
 
Perubahan Nama dan Tanggal Lahir
Mulai 1 Januari 2015, perubahan nama dan tanggal lahir peserta UN harus dilakukan dari aplikasi pendataan UN Puspendik.
Perubahan yang dilakukan dari aplikasi Pendataan UN Puspendik akan mengudate data siswa di aplikasi Dapodik dan verval PD.
Sumber : laman SDM - Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) - Kemdikbud.
HelpDesk - Telp : 021-57905184
Continue Reading | komentar

CEK LEMBAR INFO PTK TAHUN 2015

Friday, January 9, 2015


Seperti yang pernah dishare Bp.Ibnu Aditya Karana (Baca disini),Bahwa untuk seluruh data pendidik (Dapodik) wajib diketahui oleh seluruh elemen warga sekolah.maka dari itu setiap data yang dikirimkan dengan mekanisme sinkronisasi antara aplikasi yang ada disekolah ke server pendataan di kemdikbud harus melalui persetujuan kepala sekolah selaku stake holder(pengambil kebijakan) tertinggi disatuan pendidikan,dan juga diharapkan masing-masing PTK pada tahun 2015 ini bisa mengakses lembar info PTK sebagai media pengawasan dan melaporkan kepada operator sekolah apabila data-data yang dianggap belum sesuai untuk meminimalisir kesalahan.

Operator hanya bertugas menginput/entry data bukan orang yang bertanggung jawab terhadap terbit tidaknya SK TPP seorang PTK.
Alangkah baiknya terjalin kerjasama antar warga sekolah,sehingga bisa menjadi tanggung jawab bersama 

Silahkan Bapak/Ibu guru untuk  cek sendiri datanya pada lembar info PTK dibawah ini :
Untuk Hasil validasi data pada Lembar Info PTK 2015 saat ini (sebelum sinkronisasi via aplikasi Dapodikdas 2015 dilakukan) maka data tersebut merupakan hasil sync pada semester kemarin yang masih menggunakan aplikasi Dapodikdas versi 3.0.0 atau v.3.0.1.

Semoga links ini tidak berubah-ubah
Berikut links untuk cek lembar info PTK tahun 2015, silahkan pilih salah satu links aktif untuk Cek Lembar Info PTK 2015 berikut :

Cek Lembar Info PTK 2015 Links 1. http://223.27.144.195:8081/index.php
Cek Lembar Info PTK 2015 Links 2. http://223.27.144.195:8082/index.php
Cek Lembar Info PTK 2015 Links 3. http://223.27.144.195:8083/index.php
Cek Lembar Info PTK 2015 Links 4. http://223.27.144.195:8084/index.php
Cek Lembar Info PTK 2015 Links 5. http://223.27.144.195:8085/index.php
Links lainnya bisa dicoba ditambah  http://223.27.144.195:----/index.php (8086,8087,8088,)
Continue Reading | komentar (1)


Waktu

KALENDER


Your IP Address

IP

Arsip Blog

World News



ACCESSTRADE


SILAHKAN DAFTAR

SILAHKAN DAFTAR

SILAHKAN DAFTAR

SILAHKAN DAFTAR
.
.
 
Support : Creating Website | Johny Template | Maskolis
Copyright © 2015. Supiadi74.blogspot.com - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website Inspired Wordpress Hack
Proudly powered by Blogger