Dalam
rangka menyiapkan sekolah memasuki era revolusi industri 4.0, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengembangkan program Digitalisasi
Sekolah. Alokasi dana pengembangan program tersebut disiapkan melalui dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berupa BOS Afirmasi, dan BOS Kinerja.
“Salah
satu tantangan dunia pendidikan di Indonesia saat ini adalah akses pendidikan
di daerah pinggiran, pendidikan karakter, dan perkembangan teknologi yang harus
diimbangi keahlian dan kemampuan. Oleh karena itu, untuk mempercepat dan
meningkatkan akses yang belum merata itu, kita akan bangun mulai dari pinggiran
dulu melalui digitalisasi sekolah,” ujar Menteri
Pendidikan
dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, saat membuka acara Sosialisasi
Program BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang dihadiri oleh dinas pendidikan
provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, di Jakarta, Kamis malam
(12/09/2019).
Mulai
tahun 2019 pengalokasian dana BOS sedikit berbeda dibandingkan
sebelumnya. Pada tahun ini, selain alokasi dana BOS regular, juga
disediakan dana BOS Afirmasi untuk mendukung operasional rutin dan
mengakselerasi pembelajaran bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal dan
sangat tertinggal dengan alokasi dana sebesar Rp2,85 triliun.
Selain
itu, disiapkan juga dana BOS Kinerja sebesar Rp1,50 triliun, yang dialokasikan
untuk sekolah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan
pendidikan.
Pada
tahun ini, program Digitalisasi Sekolah akan direalisasikan kepada 30.227
sekolah melalui BOS Afirmasi, dan 6.004 sekolah melalui BOS Kinerja. Melalui
program ini, Pemerintah akan memberikan sarana pembelajaran di sekolah berupa
tablet kepada 1.753.000 siswa kelas 6, kelas 7 dan kelas 10 di seluruh
Indonesia, khususnya sekolah yang berada di pinggiran.
“Tahun
depan kalau bisa diperbanyak, bisa sepuluh kali lipat, dan kita ambilkan
dananya bukan hanya dari BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Dengan begitu
digitalisasi sekolah bisa berjalan secepat mungkin,” terang Mendikbud.
Dalam
acara sosialisasi ini juga dipaparkan salah satu fasilitas digitalisasi yang
dikembangkan oleh Kemendikbud, yaitu Rumah Belajar. Fasilitas ini berikan
secara gratis, sehingga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk
meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah masing-masing.
“Gurunya
kita latih, tapi ini kan sangat terbuka. Ini kita arahkan mereka untuk
mengakses rumah belajar. Tetapi kalau ada yang ingin berlangganan
platform-platform digital yang berbayar, silahkan asal tidak melanggar aturan,”
ungkap Muhadjir.
Untuk memastikan penggunaan sarana pembelajaran yang
diberikan dapat berfungsi dengan baik, seperti jaringan internet dan listrik,
Kemendikbud telah bekerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah terkait.
“Untuk
jaringan internet kita koordinasikan dengan Kemenkominfo, sedangkan untuk
energi listriknya dengan ESDM” ujar Mendikbud. Dari
sisi pengawasan program, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi,
menuturkan bahwa Inspektorat Jenderal Kemendikbud dan kepala dinas pendidikan
akan dilibatkan penuh.
“Makanya
ini kita undang, jadi minta kepala dinas ikut memberikan pembinaan kepada
sekolah, mengawasi sekolah agar betul-betul memberikan peralatan yang sesuai
dengan yang kita harapkan, jangan sampai membeli yang lain yang tidak
diperlukan,” pungkas Didik
Sebagai
langkah awal Mendikbud akan meluncurkan sekolah digital di Kabupaten Natuna,
Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 18 September 2019. Pada kesempatan ini,
sebanyak 34 sekolah dengan jumlah 841 siswa akan diberikan bantuan melalui BOS
Afirmasi.
Selain
itu, sebanyak 4 sekolah dengan jumlah 301 siswa akan menerima bantuan melalui
BOS Kinerja. Selain komputer tablet yang akan digunakan oleh masing-masing
siswa, setiap sekolah juga akan menerima satu unit PC server, satu unit laptop,
hardisk, router, LCD dan speaker.
“Nanti
penggunaanya untuk siswa kelas 6, kelas 7 dan kelas 10. tapi sifatnya
dipinjamkan, jadi tidak boleh dibawa pulang ke rumah,” terang Didik.
Sumber : https://pontianak.tribunnews.com
0 komentar:
Post a Comment