Ujian
nasional (UN) jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)
menorehkan sejarah dengan ekspansi ujian berbasis komputer (UNBK) hingga
mencakup 83% peserta (3.581.169) yang berasal dari 43.833 sekolah. Pada tahun
2019, tujuh provinsi telah menyelenggarakan UNBK jenjang SMP 100%. Sebanyak 22
provinsi menyelenggarakan UNBK jenjang MTs 100%, sedangkan ujian paket B
terselenggara UNBK 100% di 33 provinsi.
Perluasan
penyelenggaraan UNBK tersebut diiringi dengan kenaikan nilai sekolah-sekolah
penyelenggara UNBK dibanding tahun 2018. "Kenaikan nilai tertinggi terjadi
pada mata pelajaran Matematika," disampaikan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan (Balitbang), Totok Suprayitno, di Jakarta, Selasa (28/5/2019).
"Tren
rerata kenaikan nilai murni di SMP negeri sebanyak 1,67 poin, sedangkan SMP
swasta sebanyak 2,11 poin. Kemudian MTs negeri sebanyak 1,58 poin, sedangkan
MTs swasta sebanyak 1,34 poin," tambah Totok Suprayitno.
Untuk
pendidikan kesetaraan, terjadi peningkatan jumlah peserta UNBK dari 79,639 ribu
peserta (2018) menjadi 118,885 ribu (2019). Nilai rerata UN untuk mata
pelajaran Matematika naik 1,32, sedangkan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) meningkat
0,36 poin. "Berdasarkan distribusi nilai, terlihat perbedaan profil
peserta 2019 dibandingkan tahun 2018 adalah bertambahnya peserta didik dengan
rerata nilai kurang dari 40," jelas Totok.
CEK HASIL UN
SMP/MTs/SMPT TAHUN 2019 di https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasilun atau di https://unbk.kemdikbud.go.id/
Koreksi nilai terjadi
pada sekolah-sekolah yang menyelenggarakan ujian nasional berbasis kertas dan
pensil (UNKP) pada tahun 2018 dengan indeks integritas ujian nasional (IIUN)
rendah yang kemudian beralih menjadi sekolah penyelenggara UNBK di tahun 2019. "Sekolah-sekolah
yang IIUN rendah tersebut terkoreksi nilainya hingga 12,20 poin. Namun,
sekolah-sekolah UNKP dengan IIUN tinggi meningkat sebesar 0.31 poin," ujar
Kepala Balitbang.
“Dengan
UNBK refleksinya menjadi lebih jernih. Kelemahannya di mana, kekuatannya di
mana, dari setiap mata pelajaran itu diketahui. Bayangkan, kalau dengan
kecurangan, siswa itu sebenarnya tidak bisa menjawab soal itu, tetapi
seolah-olah bisa mengerjakan. Sehingga tidak dapat intervensi yang diperlukan.
Harusnya gurunya masih perlu dilatih, tetapi tidak,” jelasTotok.
Inspektur
Jenderal (Irjen) Kemendikbud Muchlis Rantoni Luddin menyatakan bahwa sepanjang
pelaksanaan UN SMP/sederajat tahun 2019, Pos Pengaduan Itjen menerima 86
laporan dari masyarakat. Namun, setelah ditelusuri dan dilakukan
pemeriksaan/verifikasi di lapangan, hanya 55 kasus yang dapat ditindaklanjuti
sesuai peraturan yang berlaku. "Dari 55 kasus ini terbagi dua. Ada tiga
siswa melanggar pada dua mata pelajaran sekaligus. Dan ada 52 siswa melanggar
pada satu mata pelajaran," tutur Irjen.
Untuk
selanjutnya, Irjen Muchlis merekomendasikan sanksi sesuai aturan yang berlaku
dan bobot kesalahannya. Selain kepada siswa, sanksi juga akan diberikan kepada
pengawas, proktor, dan kepala sekolah penyelenggara ujian nasional yang
ditemukan praktik kecurangan. Dan untuk pertama kalinya, Kemendikbud memberikan
nilai nol bagi peserta didik yang terbukti melakukan pelanggaran.
Ketua
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi mengapresiasi
peningkatan UNBK pada jenjang SMP/sederajat. Hasil UN menjadi semakin kredibel
dan berintegritas sehingga bisa digunakan untuk menjadi dasar perbaikan,
khususnya untuk memenuhi standar minimal yang ditetapkan. UNBK menjadi faktor
pengkoreksi (correcting factor) bagi UNKP, sedangkan posisi UNBK menjadi
pengkoreksi hasil ujian sekolah. “Hasil UN dapat menggambarkan kondisi riil
peserta didik kita,” kata Bambang.
Ujian
ulangan bagi peserta UN yang terbukti melakukan kecurangan dilakukan pada
tanggal 12 Juni 2019, secara teknisnya akan dilaksanakan oleh Puspendik dengan
moda UNBK. Hal ini sesuai dengan prinsip edukatif yang diterapkan dalam
penyelenggaraan UN Tahun 2019. “Sebagai salah satu bentuk penerapan sanksi,
siswa yang terbukti melakukan kecurangan, nilainya ditangguhkan sampai dengan
peserta didik selesai melakukan ujian ulangan. Jadi belum bisa diumumkan saat
ini,” tutur Bambang.
Dijelaskan
Bambang Suryadi, bahwa Sertifikat Hasil UN (SHUN) hanya diterbitkan satu kali.
Sehingga bagi peserta yang melakukan pelanggaran, SHUN-nya akan diterbitkan
setelah ujian ulangan.
Tindak
Lanjut Hasil UN
Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendorong agar hasil ujian nasional
dapat menjadi data landasan perbaikan pembelajaran. Informasi hasil ujian
nasional selama lima tahun terakhir (tahun 2015 sampai 2019) dapat diketahui
oleh masyarakat melalui laman http://puspendik.kemdikbud.go.id/hasilun.
Informasi yang ditampilkan cukup beragam, di antaranya gambaran umum capaian
satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional yang dapat dilihat
dari statistik umum.
Sedangkan
informasi detail tentang capaian di setiap butir soal juga dapat dipelajari
dari laman tersebut. "Informasi yang tersedia dapat menjadi refleksi atau
umpan balik bagi pembelajaran di setiap satuan pendidikan serta landasan
kebijakan berorientasi mutu," kata Totok.
Setiap
tahun, menurut Totok, hasil UN diberikan sampai level analisis capaian butir
soal. Hal ini bermanfaat untuk mendiagnosa kelemahan pembelajaran. "Peta
diagnosa hasil UN di suatu zona, dapat digunakan untuk mengatur strategi peer
teaching dalam satu zona. Peer teaching tersebut berguna untuk memperbaiki
strategi pembelajaran di kelas," terangnya.
Direktur
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas),
Harris Iskandar menyatakan akan segera melakukan item analysis dengan Pusat
Penilaian Pendidikan (Puspendik) Balitbang untuk menetapkan strategi perbaikan.
“Kami mohon dari GTK, karena ini para tutornya juga banyak yang belum
mendapatkan pelatihan higher order thinking skills. Mudah-mudahan dari sini
kita segera bisa menyelesaikannya,” tuturnya.
Direktur
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Supriano menjelaskan dengan
dasar hasil nilai UN ini akan menggeser pola pelatihan guru. Jika sebelumnya
pola pelatihan guru dilakukan secara umum dan massal. Tetapi mulai tahun ini
akan diubah menjadi lebih fokus pada permasalahan atau kelemahan.
“Tentunya
hasil UN akan kita jadikan rujukan bagi perbaikan proses pembelajaran. Dengan
adanya hasil UN ini akan ditarik per zona, saya rasa akan lebih mudah melakukan
intervensi peningkatan pembelajaran di kelas. Tentunya akan terjadi proses peer
teaching yang baik dan kolaborasi,” tutur Supriano.
Dilanjutkan
Dirjen GTK, saat ini modul-modul disiapkan berdasarkan kebutuhan di
masing-masing unit-unit pembelajaran di setiap zona. “Bisa jadi di setiap zona
akan berbeda modul pelatihannya. Di pelatihan ini kita berfokus kepada masalah
yang ada,” jelasnya.
Angket
Ujian Nasional
Pada UN
2019, Kemendikbud memberikan angket yang diisi oleh siswa, guru, maupun kepala
sekolah. Sebanyak 682.603 siswa dari 14.796 sekolah (33% dari populasi sekolah
UNBK) sebagai responden angket UN di jenjang SMP/MTs. Hasil angket tersebut
memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang aspek kognitif yang menjadi
determinan capaian UN. Pengisian angket dilakukan secara sukarela di hari
terakhir UN.
Dijelaskan
Totok, angket hasil UN ini dapat dijadikan landasan pembuatan kebijakan,
khususnya oleh pemerintah daerah. “Kita memberikan rekomendasinya, nanti yang
mengeksekusi kabupaten/kota/provinsi. Sudah saatnya kebijakan berdasarkan
evidence, bukan selera,” terang Kepala Balitbang.
“Tahun
depan kita lengkapi, mudah-mudahan lebih komprehensif. Sehingga suara siswa
lebih terdengar oleh kita,” tambah Totok.
Pada
angket UN 2019 siswa diminta menjawab latar belakang pendidikan ayah, ibu,
serta kuantitas kepemilikan barang di rumah. Terdapat 24,3% dari total
responden angket UN yang capaian UN-nya tinggi berasal dari keluarga dengan
latar belakang ekonomi lemah. Mereka merupakan siswa berdaya juang atau
memiliki ketahanmalangan, yakni siswa dengan pendidikan ayah atau ibu maksimal
lulusan SMP, serta hanya memiliki 4 jenis barang dengan kuantitas hanya satu
per jenisnya ternyata mampu mencapai nilai UN lebih dari 55.
Salah
satu hasil angket yang cukup menggembirakan adalah temuan bahwa kesadaran siswa
untuk bergotong royong sangat baik. "Kesadaran untuk saling berbagi dan
bekerja sama di lingkungan sekolah cukup baik. Seperti kesediaan untuk berbagi
makanan, belajar bersama, bekerja sama dalam kegiatan sekolah, dan
lain-lain," kata Totok.
Kemudian,
angket juga menunjukkan bahwa cukup banyak siswa mengetahui potensi dirinya.
"Maka menjadi tanggung jawab orang tua, pendidik, serta masyarakat untuk
memberikan jalur pengembangan potensi di beragam aspek," pesan Totok.
Sumber :
https://www.kemdikbud.go.id
Post a Comment for "Capaian Nilai Ujian Nasional (UN) SMP/MTs 2019 Meningkat "