Pemerintah melalui Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) telah menyiapkan alternatif untuk
memindahkan Aparatur Sipil Negara ( ASN/PNS) ke ibu kota baru RI di Kalimantan
Timur.
Adapun asumsi
jumlah ASN berkisar 198.000 termasuk aparat keamanan seperti TNI dan Polri.
Bila beserta keluarga dan pelaku ekonomi, maka sekitar 1,5 juta penduduk yang
bakal dipindahkan ke Kaltim.
Menteri PPN/ Kepala Bappenas
Suharso Monoarfa mengatakan, setidaknya terdapat 2 alternatif utama dalam
memindahkan 198.000 ASN, antara lain dipindahkan seluruhnya atau dengan metode
persebaran (spare out).
"Alternatifnya
itu ada dua, apakah seluruh instansi pindah ke Kalimantan Timur atau alternatif
keduanya kita spare out," kata Suharso dalam rapat dengan Komisi V DPR RI
di Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Suharso
menuturkan, Presiden RI Joko Widodo telah menyetujui alternatif yang kedua,
yakni dengan metode spare out. Dalam metode spare out, kata Suharso, tidak
semua ASN bakal dipindahkan ke Kalimantan Timur.
Tapi akan disebar ke daerah lain
yang sesuai dengan tanggung jawabnya. "Kita ada sekitar 260 Direktorat
Jenderal. Apakah semuanya harus kita boyong? Dalam rapat kami dengan Presiden,
beliau setuju jangan semua ditjen dibawa ke ibu kota baru," ucap dia.
"Kenapa
tidak Ditjen pertambangan dibawa ke Papua? Bagaimana kalau Ditjen perkebunan di
taruh di Jambi. Setuju?," imbuhnya kepada peserta rapat.
Untuk itu berdasarkan arahan
Presiden RI, dia setuju pemindahan ASN mungkin akan lebih baik menggunakan
alternatif ke dua dengan metode spare out. "Jadi menurut saya ke depan
sebaiknya tidak semuanya dipindahkan ke ibu kota negara, kita harus
spare," pungkasnya.
Artikel ini
telah tayang di Kompas.com dengan judul Begini Cara Pemerintah Pindahkan ASN dari Jakarta ke
Ibu Kota Baru
Post a Comment for "Begini Cara Pemerintah Pindahkan ASN dari Jakarta ke Ibu Kota Baru "