Badan Akreditasi Nasional Siapkan Sistem Baru dalam Manajemen Akreditasi

Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, sebagai bentuk pengakuan atas penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan akreditasi dan untuk menjamin mutu satuan pendidikan secara berkelanjutan, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) tahun 2020 telah melakukan reformasi sistem akreditasi. Menurut Ketua BAN-S/M Toni Toharudin, penting bagi BAN S/M mengevaluasi diri setelah 20 tahun akreditasi berjalan sehingga reformasi sistem akreditasi menjadi kebutuhan. Salah satu agenda reformasi yang telah dilakukan adalah dengan pengembangan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan yang lebih dikenal dengan istilah IASP-2020. IASP-2020 dirancang dalam upaya menjawab dinamika perubahan di bidang pendidikan yang mengalami perubahan pesat, dan yang tidak kalah penting adalah sebagai jawaban atas kritik masyarakat yang menilai Instrumen Akreditasi selama ini sangat administratif dan belum menyentuh ke akar masalah yang dihadapi oleh sekolah/madrasah. IASP-2020 yang mulai diberlakukan pada tahun 2020 ini dikembangkan dengan menitikberatkan penilaian pada 4 (empat) komponen penilaiann yaitu Mutu Lulusan, Proses Pembelajaran, Mutu Guru, dan Manajemen Sekolah/Madrasah. Perubahan ini  juga menandai adanya pergeseran paradigma (shifting paradigm) dalam akreditasi dari penilaian administrasi (compliance) menuju penilaian berbasis kinerja (performance).  ⁣

Dengan pemberlakuan IASP-2020, maka tahun ini merupakan kali pertama bagi sekolah/madrasah mengikuti akreditasi dengan instrumen yang baru. Sehubungan dengan masa transisi dalam pelaksanaan akreditasi, dan dalam rangka penyesuaian/adaptasi dengan situasi pandemi COVID-19, BAN-S/M pada tahun 2020 menetapkan kebijakan akreditasi hanya untuk 5,018 sekolah/madrasah yang terdiri atas 4,017 sekolah/madrasah dan 201 Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK).  “Hasil akreditasi tahun 2020 dengan instrumen baru menunjukkan tidak banyak perbedaan dengan hasil akreditasi tahun sebelumnya. Jumlah Sekolah/Madrasah dengan peringkat B tetap lebih dominan, ” Ujar Toni Toharudin Ketua BAN-S/M dalam konferensi pers yang digelar secara daring di Jakarta, Selasa (22/12). Berdasarkan data, hasil akreditasi sekolah/madrasah tahun 2020 menunjukkan peringkat A 23,45%; peringkat B 49,56%, peringkat C 23,89%, dan Tidak Terakreditasi (TT) sebesar 3.08%.  Berdasarkan perbandingan nilai akreditasi sekolah/madrasah tahun 2020 dengan hasil akreditasi sebelumnya ketika masih menggunakan instrumen akerditasi yang lama, secara nasional sebanyak 59,29% sekolah/madrasah berada pada peringkat (posisi) tetap, 12,98% sekolah/madrasah mengalami kenaikan peringkat, dan 27,73% sekolah/madrasah mengalami penurunan peringkat. ⁣

⁣

Selanjutnya, Toni Toharudin juga menyampaikan bahwa ke depan akreditasi akan dilakukan dengan menggunakan dashboard monitoring sebagai implementasi otomasi akreditasi. Harapannya, dengan sistem dashboard monitoring akreditasi dapat dilakukan secara otomatis.“ujar Toni. Dashboard Monitoring System memegang peranan penting sebab sistem ini mampu mendeteksi kinerja sekolah/madrasah dengan memanfaatkan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) milik Kemendikbud, Education Management Information System (Emis) milik Kementerian Agama, serta data Asesmen Kompetensi Minimal, Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar yang terpadu dalam Asesmen Nasional.  Sekolah/madrasah yang menunjukkan adanya indikasi penurunan kinerja akan dilakukan visitasi, begitupun dengan sekolah/madrasah yang memiliki peningkatan kinerja dan ingin menaikan peringkat akreditasinya juga akan dilakukan visitasi dan sekolah/madrasah lainnya akan diperpanjang secara otomatis. BAN-S/M juga akan memberlakukan mekanisme penerimaan laporan/aduan dari masyarakat terkait kinerja sekolah/madrasah. Masyarakat dapat memberikan data dan informasi kepada BAN-S/M jika ada satuan pendidikan tidak lagi menunjukkan kualitas kinerjanya secara baik (misalnya akibat adanya kasus kekerasan, tawuran dll). ⁣

⁣

Peran asesor juga tidak kalah penting dalam memberikan penilaian. Asesor diharapkan dengan jujur memberikan penilaian berdasarkan kondisi nyata yang ada di lapangan. BAN-S/M sendiri terus melakukan pelatihan kepada asesor untuk nantinya siap turun ke lapangan. “Kami juga melakukan filterisasi kepada para asesor untuk memberikan asesor yang berkualitas dan kami juga terus melakukan pelatihan kepada para asesor,” imbuh Toni.⁣

⁣

Menanggapi permasalahan akreditasi pada sekolah di daerah terluar, tertinggal, terdepan (3T), BAN S/M tengah mengkaji instrumen untuk akreditasi pada daerah tersebut. Toni mengungkapkan, pihaknya masih mengkaji kriteria untuk mengakreditasi sekolah di daerah 3T.⁣

⁣

Karakteristik SPK Patut Diperhatikan dalam Sistem Akreditasi BAN-S/M⁣

⁣

Pada kesempatan yang sama, BAN S/M menjelaskan mengenai sistem akreditasi yang dilakukan pada Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK). Salah satu anggota BAN S/M, Capri Anjaya mengungkapkan bahwa instrumen akreditasi pada sekolah berstastus SPK berbeda dengan sekolah Nasional. Ia menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Mendikbud No. 31 Tahun 2014, SPK memiliki sistem akreditasi yang berbeda dengan Sekolah Nasional. Oleh sebab itu, sistem akreditasi yang akan disempurnakan BAN S/M patut mengakomodir karakteristik SPK. ⁣

⁣

SPK merupakan sekolah formal maupun nonformal yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) dan Lembaga Pendidikan Asing (LPA). Salah satu ketentuan izin operasional SPK adalah harus memiliki kerja sama dengan LPA yang sudah diakui dan terakreditasi di negara asalnya. “Salah satu hambatan sekolah untuk mendapatkan status SPK adalah bekerja sama dengan LPA yang legal dan sudah terakreditasi,” lanjut Capri.⁣

⁣

Capri Anjaya menerangkan bahwa kurikulum yang diberlakukan oleh SPK merupakan kurikulum asing. Ada beberapa kurikulum nasional yang wajib diajarkan pada sekolah tersebut, di antaranya Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama. ⁣

Badan Akreditasi Nasional Siapkan Sistem Baru dalam Manajemen Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional-Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) mereformasi kualitas manajemen sistem akreditasi sekolah/madrasah. Perubahan atau reformasi yang dilakukan oleh BAN S/M mencakup pada level mendasar yaitu merancang sistem baru yang responsif terhadap digitalisasi. Harapannya, dengan sistem dashboard monitoring secara otomatis dapat memberi notifikasi jika ada sekolah/madrasah yang kualitasnya menurun dengan sistem peringatan terkomputerisasi.

 

Ketua Badan Akreditasi Nasional/Sekolah dan Madrasah (BAN/S-M), Toni Toharudin mengatakan, jumlah sekolah yang terakreditasi di Indonesia semakin banyak. Begitupun sekolah dengan status A dan B yang makin meningkat kuantitasnya. “Kami telah melakukan akreditasi sebayak kurang lebih 5.000 sekolah pada tahun 2020 ini,” ujar Toni dalam konferensi pers yang digelar secara daring di Jakarta, Selasa (22/12).

 

Toni menjelaskan, ada tiga sasaran akreditasi yaitu adanya indikasi penurunan kinerja menurut dashboard, sekolah/madrasah ingin meningkatkan status akreditasi, dan laporan masyarakat yang terverifikasi. Namun, karena dashboard mendapatkan data berjenis sekunder yang berasal dari basis data kementerian yang terintegrasi, dashboard baru akan efektif jika data memiliki integritas.

 

Adapun data yang dimaksud adalah Data Pokok Pendidikan (Dapodik) milik Kemendikbud, Education Management Information System (Emis) milik Kementerian Agama, serta data Asesmen Kompetensi Minimal, Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar yang terpadu dalam Asesmen Nasional.

 

Pada sistem penetapan akreditasi sekolah/madrasah, peran asesor juga tidak kalah penting dalam memberikan penilaian. Asesor diharapkan dengan jujur memberikan penilaian berdasarkan kondisi nyata yang ada di lapangan. BAN-S/M sendiri terus melakukan pelatihan kepada asesor untuk nantinya siap turun ke lapangan. “Kami juga melakukan filterisasi kepada para asesor untuk memberikan asesor yang berkualitas dan kami juga terus melakukan pelatihan kepada para asesor,” imbuhnya.

 

Menanggapi permasalahan akreditasi pada sekolah di daerah 3T, BAN-S/M tengah mengkaji instrumen untuk akreditasi pada daerah tersebut. Toni mengungkapkan, pihaknya masih mengkaji kriteria untuk mengakreditasi sekolah di daerah 3T.

 

Dalam kesempatan tersebut, Toni Toharudin menyampaikan, penting bagi BAN-S/M mengevaluasi diri setelah 20 tahun akreditasi berjalan. Hal ini dikarenakan akreditasi satuan pendidikan merupakan salah satu bagian penting transformasi pendidikan yang menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk memastikan perubahan berjalan akuntabel dan partisipatif.

 

Salah satu cara yang dilakukan oleh BAN-S/M dalam mengevaluasi diri adalah dengan benchmarking kepada akreditasi di negara-negara lain untuk menilai efektivitas akreditasi yang sudah dijalankan. “Walau kuota akreditasi memang ada constraint dari APBN sehingga tidak semua kuotanya bisa terpenuhi. Maka, ada backlog dari tahun ke tahun, misalnya sekolah/madrasah yang sudah habis masa akreditasinya belum bisa terjangkau,” jelas Toni menceritakan hambatan yang dihadapi dalam akreditasi.

 

Pada kesempatan yang sama, Anggota BAN-S/M Capri Anjaya menjelaskan mengenai sistem akreditasi yang dilakukan pada Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK). Capri mengungkapkan, instrumen akreditasi pada sekolah berstastus SPK berbeda dengan sekolah Nasional. Ia menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Mendikbud No. 31 Tahun 2014, SPK memiliki sistem akreditasi yang berbeda dengan sekolah nasional. Oleh sebab itu, sistem akreditasi yang akan disempurnakan BAN-S/M, patut mengakomodasi karakteristik SPK.

 

SPK merupakan sekolah formal maupun nonformal yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) dan Lembaga Pendidikan Asing (LPA). Salah satu ketentuan izin operasional SPK adalah harus memiliki kerja sama dengan LPA yang sudah diakui dan terakreditasi di negara asalnya. “Salah satu hambatan sekolah untuk mendapatkan status SPK adalah bekerja sama dengan LPA yang legal dan sudah terakreditasi,” lanjut Capri.

 

Capri Anjaya menerangkan bahwa kurikulum yang diberlakukan oleh SPK merupakan kurikulum asing. Namun begitu, terdapat beberapa kurikulum nasional yang wajib diajarkan pada sekolah tersebut. Di antaranya adalah Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama.

Share :