Target 1 Juta Guru PPPK, Kemendikbud Gencar Lakukan Koordinasi dan Sosialisasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) saat ini gencar melakukan koordinasi dan sosialisasi program satu juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021. Kota Semarang dipilih menjadi region yang menaungi 70 Kabupaten/Kota tersebar di 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.  

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani menjelaskan program ini adalah usulan yang diinisiasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud dari tindak lanjut amanat lima Kementerian/Lembaga dalam pemenuhan kebutuhan satu juta guru melalui seleksi PPPK pada tahun 2021. Program ini juga sebagai langkah Kemendikbud untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang selama ini menjadi garda terdepan dalam sistem pendidikan nasional.

“Program seleksi 1 juta guru PPPK ini ditujukan untuk memenuhi kuota kebutuhan guru di tahun 2021 yang mencapai 1 juta lebih. Harapan kami proses koordinasi dan sosialisasi yang secara gencar kami lakukan di 5 region dapat mempermudah penyusunan dan pemetaan formasi guru sesuai kebutuhan wilayah masing-masing dan hingga akhir tenggat waktu yang ditentukan dapat terpenuhi target yang sudah kami canangkan,” jelas Nunuk di Semarang, Senin (14/12/2020).

Kemdikbud menggelar rangkaian koordinasi dan sosialisasi program satu juta guru honorer PPPK di 5 region, yang meliputi Region Batam, Makassar, Bali, Semarang, dan Yogyakarta. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan dorongan kepada pemerintah daerah agar mengajukan formasi guru sesuai dengan kebutuhannya. Selain hal tersebut, sosialisasi ini juga untuk memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah terkait teknis perekrutan. 

Nunuk menilai saat ini tercatat lebih dari 700 ribu guru honorer di Indonesia, jumlah tersebut kata Nunuk akan mampu mengatasi kuota kebutuhan guru 1 juta lebih di tahun 2021. Belum lagi ke depannya akan terdapat beberapa guru yang menghadapi masa pensiun sehingga jika diakumulasikan pemenuhan kebutuhan guru sampai tahun 2024 mencapai lebih dari 1,3 juta guru dan tenaga pendidik.

"Oleh karena itu memang seleksi ini adalah hal yang wajib dan mutlak harus dilakukan. Program ini dapat memberikan kesempatan bagi guru honorer yang sudah tercatat di BKN, Dapodik dan tidak harus memiliki MMPK serta guru-guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik atau sudah lulus sertifikat profesi guru tapi tidak mengajar. Prioritas saat ini juga untuk guru honorer di sekolah negeri," tambahnya.

Program seleksi bagi guru honorer atau non-PNS untuk diangkat menjadi PPPK ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengaturan lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. 

Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN Badan Kepegawaian Negara, Anna Hasnah Hasaruddin menyampaikan terkait kebutuhan SDM aparatur, Kementerian PAN-RB mencanangkan beberapa rencana sesuai dengan kebijakan pengadaan CASN. Untuk program prioritas di tahun 2021 akan diprioritaskan di beberapa hal yaitu Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Medis. 

"Kita tahu bersama tenaga guru kekurangan cukup besar, walaupun kita juga menyadari masih ada beberapa isu yakni ada beberapa tenaga guru yang berlebih di satu sekolah yang sebenarnya masih bisa didiskusikan terlebih dahulu," ujar Anna.

Anna menambahkan sampai dengan 31 Agustus 2020 baru ada sekitar 100 ribu yang mendaftar, sehingga diperpanjang sampai Desember 2020. Kemudian nantinya akan ada informasi dan verifikasi dari beberapa kementerian yang berkaitan dengan program tersebut.

"Intinya pada 2021 seluruh guru melalui jalur PPPK, kemudian dapat dilakukan usulan kembali terhadap para peserta yang sudah didaftarkan dengan mempertimbangkan beberapa hal agar tidak terjadi kesalahan selama proses seleksi," tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah melakukan seleksi massal secara online untuk untuk guru honorer menjadi PPPK pada tahun 2021. Dalam pelaksanannya Kemendikbud bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara.

Share :