Kurikulum Sekolah Penggerak (KSP), Harus Melek Teknologi demi Pendekatan Baru Saat Belajar

KSP atau Kurikulum Sekolah Penggerak merupakan kurikulum prototipe yang se­dang dievaluasi dan diper­baiki selama tahun ajaran 2021-2022.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Standar Ku­rikulum dan Asesmen Pend­i­dikan di Kementerian Pendi­dik­an Kebudayaan Riset dan Teknologi, Anindito Aditomo.

KSP berfokus pada pendidikan kebangsaan, ­penanaman ­nasionalisme, serta ­pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan ­mewujudkan kompetensi ­kognitif (literasi dan ­numerasi) serta nonkognitif (karakter).

KSP dite­rapkan di sekolah-sekolah  yang menjadi peserta Program Sekolah Penggerak (PSP). Sejauh ini, telah ada 2.500 sekolah yang terlibat dalam PSP.

Selain tengah mengevaluasi penerapannya, kata Anindito, Kemendikbudristek juga te­ngah menjaring masukan dari berbagai pemangku kepen­ting­­an.

Mereka di antaranya yaitu organi­sasi masyarakat penyelenggara pendidikan seperti Muhammadiyah dan NU, organisasi guru, seperti PGRI, maupun lembaga pendidikan te­naga kependidikan (LPTK).

”Semua pihak ini sudah me­nerima informasi tertulis maupun penjelasan lisan tentang struktur dan kerangka dasar kurikulum prototipe ini,” ujarnya, Senin 6 September 2021.

Ia mengatakan, perancang­an KSP prosesnya tidak dila­kukan secara tertutup.

”Kami justru membuka kesempatan bagi berbagai pihak untuk memberi masukan, sebelum kurikulumnya diterapkan secara nasional. Jadi, prosesnya terbuka, banyak sekali pihak (yang terlibat),” tuturnya.

Ia mengatakan, sebelum menerapkan KSP prototipe, setiap kepala sekolah, peng­awas sekolah dan perwakilan guru sudah mengikuti pela­tih­an selama 74 jam pelajaran atau sekira 9 hari.

Kepala se­kolah dan guru yang meng­ikuti pelatihan itu kemudian diminta untuk melatih rekan sejawatnya di sekolah supaya bisa mengimplementasikan KSP.

”Selain pelatihan, sekolah penggerak juga mendapatkan pendampingan untuk memperkuat pemahaman saat implementasi. Jadi, tidak hanya pelatihan di awal, tapi yang lebih penting justru pendam­pingannya karena ini proses yang berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Anindito, tujuan KSP pada awalnya adalah mem­buat pembelajaran lebih fokus kepada pengembangan karakter dan kompetensi.

Hal itu dilakukan melalui pe­nye­der­hanaan kurikulum yang membuat waktu kerja guru tak terlalu padat.

Dengan de­mi­kian, guru diharapkan pu­nya waktu lebih untuk menggunakan metode pembelajar­an interaktif dan kolaboratif yang mengembangkan nalar dan karakter.

”Ini merupakan arahan Pre­siden Joko Widodo yang menjadi semakin urgent de­ngan adanya pandemi dan learning loss,” tuturnya.

Seleksi

Sebelumnya, Kemendikbudristek telah membuka pen­daf­taran Program Sekolah Penggerak angkatan ke-2 tahun 2021.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen), Jumeri menyampaikan beberapa hal.

Menurut dia, Kemendikbudristek sudah menetapkan hasil seleksi daerah untuk Program Sekolah Penggerak angkatan ke-2.

Selain itu, Kementerian juga sudah berkirim surat ke­pada kepala Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota.

"Untuk angkatan kedua, ada tambahan 139 kabupa­ten/kota dari 34 provinsi. Bila ditambahkan dengan Prog­ram Sekolah Penggerak ang­katan ke-1, maka akan ada 250 kabupaten/kota, dan target total sekolahnya menjadi 10.000 sekolah penggerak,” tutur Jumeri, belum lama ini.

Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Praptono, menjelaskan mekanisme seleksi kepala sekolah calon sekolah penggerak.

Pertama, Kemendikbudristek menentukan daerah sasaran yang sampai saat ini sudah dilakukan pada 250 kabupaten/kota dari 34 provinsi. Kemudian, lanjut Praptono, akan ada pembuatan nota kesepakatan antara Kemendikbudristek dan pemda.

”Setelah penandatanganan nota kesepakatan, maka kami di Ditjen GTK dibantu teman-teman PAUD, PMP untuk meng­awali pendaftaran calon kepala sekolah penggerak yang menyasar seluruh jenjang yaitu PAUD, SD, SMP, SMA dan SLB. Kalau sekolah SMK tidak termasuk ke da­lam pemilihan sekolah penggerak karena SMK sudah me­miliki program tersendiri,” kata Praptono.

Setelah proses registrasi, Praptono menyebut ada seleksi yang harus diikuti para calon kepala sekolah yang mendaftar.

Pemerintah pusat sudah menyiapkan asesor-­asesor yang sudah dilatih dan tersertifikasi. Bagi peserta yang lolos seleksi tahap 1 kemudian mengikuti seleksi ta­hap 2 dengan mengikuti simulasi mengajar dan wawancara.

Jika semua proses telah dijalani, maka berikutnya akan dilakukan sidang pleno untuk menentukan kelulusan.

”Setelah itu pengumuman, dan penetapan pelaksana Program Sekolah Penggerak oleh Kemendikbudristek dan pemda. Yang terakhir adalah pelaksanaan Program Sekolah Penggerak,” tuturnya.

Jawa Barat

Delapan kabupaten/kota di Jabar menjadi bagian dalam penerapan KSP. ­

”Di Jawa Barat itu kalau tidak salah hanya delapan kabupaten/kota yang masuk pada Program Sekolah Penggerak. Jadi, tidak semua. Ada beberapa poin yang harus dikuasai oleh para kepala sekolah. Salah satu poin pentingnya harus kepala sekolah yang melek teknologi,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kota Sukabumi Yemmi Yohanni, kepada kontributor Pikiran Rakyat Herlan Heryadie, Senin 6 September 2021.

Untuk sekolah nonformal, Yemmi menyebut, hanya PAUD di Kota Sukabumi yang dianggap memenuhi syarat menjalankan Program Sekolah Penggerak. Dua lembaga pendidikan tersebut adalah PAUD Aster Putih dan PAUD Al Muhajirin.

”Kita inginnya semua sekolah di Kota Sukabumi menjalankan program ini, tapi ka­rena diseleksi, sementara dua PAUD itu saja dulu yang me­nerapkan. Untuk PAUD yang menerapkan program itu ha­nya Kota Sukabumi,” katanya.

Yemmi menjelaskan, pola pembelajaran dalam program ini akan lebih banyak menitikberatkan kepada siswa-sis­wi.

Artinya, sebelum mene­rima materi pembelajaran dari guru, ada proses brainstorming atau stimulan agar suasana belajar nantinya bisa lebih hidup.

Baik guru maupun kepala se­kolah diberi pembekalan khu­sus dalam menjalankan Sekolah Penggerak ini.

”Jadi begitu anak didiknya duduk, guru tidak langsung me­nyuruh buka buku halam­an sekian, atau langsung masuk ke materi pembelajaran. Tidak begitu. Tapi ada proses awal terlebih dahulu sema­cam brainstorming dulu agar anak didik siap. Sebelum me­nyerap ilmunya, ada pra­pem­belajaran dulu,” katanya.

Ia belum bisa me­mastikan program Sekolah Penggerak ini akan diterapkan secara efektif di lembaga pendidikan terpilih.

Saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi fokus pada persiapan agar program dapat berjalan maksimal.

”Ada komitmen antara ke­pala daerah dengan kemen­te­ri­an untuk sama-sama mene­rapkan program ini secara efektif. Pemerintah ingin prog­ram ini benar-benar bisa relevan dengan kebutuhan du­nia pendidikan saat ini," ujar Yemmi.

Apalagi Kota Sukabumi sudah mempersiapkan ini sejak setahun yang lalu. Saya juga melihat sekolah-sekolah di Ko­ta Sukabumi sudah sangat siap menerapkan program ini, diikuti dengan perkembangan sarana penunjang teknologinya juga sudah ba­gus,” kata Yemmi.

Program Sekolah Penggerak Tahun 2021 download di sini

Sumber : https://www.pikiran-rakyat.com

Share :