Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim dalam kunjungan kerjanya hari ini, Selasa
(6/4), menyaksikan pelaksanaan vaksinasi yang ditujukan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan (PTK) se-kota Balikpapan di Dome Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur. Pemerintah Kota Balikpapan menggiatkan vaksinasi sebagai bentuk dukungan
dan komitmen bersama untuk segera melakukan pembelajaran tatap muka (PTM)
terbatas di masa pandemi Covid-19.
Menurut Walikota Balikpapan, Rizal Effendi, pihaknya telah
melakukan vaksinasi kepada 2.600 PTK. “Hari ini tambah 1.000 orang jadi
totalnya 3.600 PTK,” imbuhnya. Ia berharap, kedatangan Mendikbud bisa
mendorong bertambahnya pengiriman dosis vaksin. Dengan demikian, semakin banyak
PTK yang divaksinasi dan rencana PTM terbatas bisa dilaksanakan segera.
1.000 PTK yang divaksinasi dosis pertama hari ini mencakup
PTK jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah
Luar Biasa (SLB), dan Sekolah Dasar (SD). 50 di antaranya adalah PTK Madrasah
Ibtidaiyah (MI) di bawah binaan Kementerian Agama (Kemenag).
“Kemendikbud mengapresiasi pemerintah kota Balikpapan yang
telah memprioritaskan vaksinasi bagi PTK. Langkah pemerintah kota Balikpapan
untuk memberikan vaksinasi bagi PTK jenjang PAUD, TK, SLB dan SD sangatlah
tepat. Sebab, murid-murid jenjang tersebutlah yang paling sulit melakukan
pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi,” ujar Mendikbud selepas kegiatan.
“Segera setelah guru-guru mendapat vaksinasi Covid-19, maka
PTM terbatas bisa segera dilakukan. Tidak perlu menunggu sampai bulan Juli,”
tegas Mendikbud.
Terkait PTM terbatas Walikota Balikpapan menyampaikan, “sejak
Desember tahun 2020, Pemkot Balikpapan telah melakukan uji coba PTM di 70
sekolah. Sebenarnya (untuk PTM terbatas) kita sudah siap, tinggal jumlah
gurunya yang harus lebih banyak divaksinasi,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan Walikota Balikpapan Mendikbud berharap,
“dengan divaksinasinya PTK kota Balikpapan secara lengkap, satuan pendidikan
dapat segera memberikan opsi PTM terbatas sesuai dengan SKB Empat Menteri.
Tidak perlu menunggu tahun ajaran baru untuk memulai PTM terbatas”.
Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud, Menteri Agama,
Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, tentang Panduan Penyelenggaraan
Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 diumumkan Selasa (30/3) lalu, menyatakan
bahwa setelah PTK di satuan pendidikan divaksinasi Covid-19 secara lengkap,
pemerintah pusat/pemerintah daerah kantor/kantor wilayah Kemenag mewajibkan
satuan pendidikan untuk (1) memberikan layanan PTM terbatas; dan (2) memberikan
layanan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Namun demikian, satuan pendidikan yang sudah ataupun dalam
proses melakukan PTM terbatas walaupun PTK-nya belum divaksinasi tetap
diperbolehkan melakukan PTM terbatas selama mengikuti protokol kesehatan dan
sesuai izin pemerintah daerah.
Mendikbud menyampaikan bahwa salah satu tantangan terbesar
dari PJJ adalah murid tidak bisa ke sekolah untuk berinteraksi dengan guru dan
teman-temannya. Ia meyakini bahwa manfaat PTM, meski terbatas pada kenyataannya
sulit digantikan dengan PJJ. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemda, warga
satuan pendidikan, dan seluruh pihak yang terus bahu membahu memastikan prinsip
kesehatan, keselamatan, dan tumbuh kembang anak berjalan semaksimal mungkin,”
tutupnya.
Salah satu tenaga pendidik yang melakukan vaksinasi di Dome
Kota Balikpapan yaitu Azam Izzati perwakilan guru dari PAUD Mutiara Azam
menyambut gembira pelaksanaan vaksinasi bagi PTK. Ia berharap semua PTK dapat
segera mendapat vaksinasi Covid-19. “Kepada rekan-rekan guru, jangan takut
divaksin, supaya sehat,” ajaknya.
Senada dengan itu, Erlin Oktyawardani, salah satu pengajar di
KB dan TK Kartika 58 juga menyebut bahwa kebijakan vaksinasi bagi PTK
dinilainya sangat bagus karena guru adalah garda terdepan penggerak roda
pendidikan. Oleh karenanya, penting bagi pendidik untuk memiliki imunitas tubuh
yang kuat dalam menyelenggarakan pembelajaran, terutama PTM terbatas.
Tak berbeda dengan rekannya yang lain, Warso, guru SD Patra
Dharma 3 Kota Balikpapan justru mengaku dirinya merasa lebih fit setelah dua
minggu mendapat vaksinasi Covid-19. Ia menekankan agar rekan-rekan PTK
memastikan kondisi Kesehatan masing-masing agar memenuhi syarat sebelum
melakukan vaksinasi. “Vaksinasi sangat penting untuk melindungi diri sendiri
dan lingkungan sekitar kita. Kita juga harus tetap menjalankan protokol
Kesehatan meski sudah divaksinasi,” pesannya.
Warso berharap, PTM terbatas dapat dilakukan dengan aman dan
sesuai prosedur kesehatan yang berlaku. “Sekolah harus memenuhi daftar periksa
dan orang tua diberik keleluasaan untuk mengambil keputusan. Kolaborasi seluruh
pemangku kepentingan sangat menentukan dalam pengambilan keputusan yang tepat sebelum
PTM terbatas dimulai,” tekan Warso.
Tak hanya vaksinasi, di lokasi yang sama Mendikbud turut
menyaksikan penyerahan bantuan sumbangan biaya pendidikan (SPP) pemerintah kota
Balikpapan bagi sekolah swasta yang terdampak Covid-19 dari Walikota Balikpapan
kepada Lembaga pendidikan swasta, di antaranya adalah bantuan untuk SD Patra
Dharma 3 sebanyak 529 siswa Rp. 190.440.000, SD Alauliya 2 Balikpapan sebanyak
546 siswa Rp. 196.560.000, MI Nahdhatul Ulama Balikpapan sebanyak 421 siswa Rp.
151.560.000, Mts Ibnu Kaldun Balikpapan sebanyak 163 siswa Rp.99.000.000, SMP
Patra Dharma 1 Balilpapan sebanyak 427 siswa Rp. 256.200.000, SMP PGRI 4
Balikpapan sebanyak 533 siswa Rp. 393.000.000.
Hari ini peserta vaksinasi adalah pendidik dan tenaga
kependidikan dari PAUD (KB dan TK), SLB, dan SD. Adapun peserta vaksinasi yang
berada di Dome Kota Balikpapan berjumlah 600 orang. Peserta di Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Beriman berjumlah 100 orang, peserta di RS Khusus Bersalin Sayang
Ibu berjumlah 100 orang, peserta di Puskesmas Prapatan berjumlah 50 orang,
peserta di Puskesmas Telaga Sari berjumlah 50 orang, peserta di Puskesmas
Perawatan Klandasan Ilir berjumlah 50 orang, dan peserta di Puskesmas Perawatan
Mekar Sari berjumlah 50 orang.
Dorongan terhadap Penyelenggaraan PTM Terbatas
Sudah satu tahun pandemi Covid-19 melanda dunia dan
menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan seperti putus sekolah,
penurunan capaian belajar, kekerasan pada anak, dan risiko eksternal lainnya.
Sejak Juli 2020, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai
bagian dari upaya menekan dampak negatif yang berkepanjangan akibat tidak
terjadinya pembelajaran tatap muka.
Mendukung diterbitkannya SKB Empat Menteri, Wakil Ketua
Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian yang turut mendampingi kunjungan kerja
Mendikbud menyampaikan apresiasi terhadap prioritisasi PTK untuk mendapatkan
vaksinasi. “Kami mengapresiasi terutama terkait pengadaan vaksinasi. Kami lihat
proses distribusinya cukup bagus. Intinya guru harus cepat menjadi prioritas
agar PTM terbatas bisa segera dimulai,” ucap Hetifah.
The World Bank melansir, penutupan sekolah di seluruh dunia
diperkirakan dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan seumur hidup dari
generasi yang saat ini berada di usia sekolah sebesar paling tidak US$10
triliun. World Health Organization juga menyatakan bahwa penutupan sekolah
memiliki dampak negatif bagi perkembangan kesehatan, pendidikan, pendapatan
keluarga, dan perekonomian secara keseluruhan.
Untuk diketahui, Indonesia adalah satu dari empat negara di
kawasan timur Asia dan Pasifik yang belum melakukan pembelajaran tatap muka
secara penuh. Sementara 23 negara lainnya sudah. UNICEF menyebut bahwa
anak-anak yang tidak dapat mengakses sekolah secara langsung semakin tertinggal
dan dampak terbesar dirasakan oleh anak-anak yang paling termarjinalisasi.
Azam Izzati mengisahkan bahwa satuan pendidikannya telah
melakukan persiapan untuk melaksanakan PTM terbatas seperti pengadaan sarana
dan prasarana kebersihan untuk mencegah penyebaran Covid-19 serta penerapan
aturan protokol kesehatan lainnya.
“Terutama bagi guru TK, sangat sulit untuk mengajar secara
daring karena anak-anak butuh pendampingan dan didikan yang menyentuh aspek
psikologis mereka,” ucap Azam yang mengaku minat masyarakat untuk menyekolahkan
anaknya di PAUD cenderung menurun akibat pandemi.
“Saya mendukung pelaksanaan PTM terutama untuk anak usia dini
karena kebutuhan anak-anak PAUD sangat perlu bimbingan dan pendampingan
langsung. Pembelajaran daring kurang efektif untuk membangun karakter anak-anak
usia dini,” jawab Erlin ketika ditanya alasan perlunya segera melakukan PTM
terbatas bagi anak usia dini.
Sumber : kemdikbud.go.id
Post a Comment for "Dukung Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas, Pemerintah Daerah Giatkan Vaksinasi"