Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sisem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, bahwa untuk mendukung percepatan penetapan SPBE Nasional dibutuhkan Inplementasi layanan SPBE Nasional satu pintu. Adapan layanan tersebut diterapkan dalam rangka mendukung program percepatan data ASN salah satunya melalui proses pemutakhiran data mandiri ASN yang akan diselenggarakan pada tahum 2021, untuk itu bersama ini kami sampaikan kebutuhan implementasi sebagai berikut :
1.Penerapan authentifikasi satu pintu melakai Single Sign On (SSO) dan Digital Signature (DS) memerlukan proses aktivasi dengan menggunakan email dan nomor telpan ASN sebagai kunci akses.
2.Proses aktivasi akun MySAPK akan dilakukan dengan menggunakan email resmi yang terdaftar di SAPK dan telah di validasi oleh Instansi.
3.Proses aktivasi SSO dan pendaftaran sertifikat elektronik ke BSE untuk DS wajib menggunakan emall resmi dari Instansi yang memiliki domain go.id.
4.Masing-masing PNS harus memiliki 1 (satu) akun email untuk aktivasi SSO, DS dan My SAPK.
5.Proses rekonsiliasii data email dan nomor telepon dapat dilakukan secara kolektif melalui fitur rekon mandiri. Panduan rekon mandisi dapat diakses melalui link http://bit.ly/rekonEmail,
6.Proses rekonsiliasi data JPT Non-PNS dapat dilakaskan secara kolektif dengan melengkapi template yang dapat dikirim melalui link http://tiny.cc/ FormJPTNonPNS.
7.Setiap Instansi Daerah dapat
melaporkan hasil rekonsiliasi data tersebut kepada Kepala Kantor Reponal BKN
melalui Kepala bidang Informan Kepegawaian di wilayah kerja masing-masing,
8.Instansi Daerah diharapkan dapat menyelesaikan proses rekonsiliasi email dan JPT Non-PNS selambat-lambatnya 31 Maret 2021.
Demikian
kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Post a Comment for "Persiapan Implementasi Single Sign ON (SSO), Digital Signature (DS) Nasional dan Pemutakhiran Data Mandiri ASN"